Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

17 Juni 2019


Sejak berlakunya PER-25/PJ/2018 pada tanggal 1 Januari 2019, PER-10/PJ/2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan ketentuan mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dilakukan dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, pemberian kepastian hukum, dan untuk pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Adapun beberapa perubahan mendasar mengenai SKD WPLN yakni :

  • Penyederhanaan surat keterangan domisili
  • Frekuensi penyampaian  SKD jika sebelumnya dilakukan setiap bulan dalam SPT masa setiap pemotong atau pemungut pajak diubah menjadi satu kali dalam periode yang dicakup dalam form DGT oleh pemotong atau pemungut pajak yang pertama kali menyampaikan SKD.
  • Saluran penyampaian SKD dengan berlakunya aturan tersebut bisa dilakukan secara elektronik. 
  • Periode masa dan tahun pajak pada Form DGT paling lama 12 bulan dan bisa lintas tahun (misal Juni 2018-Mei 2019)

    Sejak berlakunya PER-25/PJ/2018 pada tanggal 1 Januari 2019, PER-10/PJ/2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Perubahan ketentuan mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dilakukan dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, pemberian kepastian hukum, dan untuk pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda.

    Adapun beberapa perubahan mendasar mengenai SKD WPLN yakni :

  • Penyederhanaan surat keterangan domisili
  • Frekuensi penyampaian  SKD jika sebelumnya dilakukan setiap bulan dalam SPT masa setiap pemotong atau pemungut pajak diubah menjadi satu kali dalam periode yang dicakup dalam form DGT oleh pemotong atau pemungut pajak yang pertama kali menyampaikan SKD.
  • Saluran penyampaian SKD dengan berlakunya aturan tersebut bisa dilakukan secara elektronik. 
  • Periode masa dan tahun pajak pada Form DGT paling lama 12 bulan dan bisa lintas tahun (misal Juni 2018-Mei 2019)
Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini

Plt. Bupati Asahan Kunjungi Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung

Plt Bupati Asahan beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja di Mall Palayanan Publik Kabupaten Badung.

18/07/2019

KPPN LIWA KEMBALI TEBARKAN PESONA ZI MENUJU WBK

Sebagai unit kerja yang telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB, KPPN Liwa menghadiri undangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Unit Pe

18/07/2019

Pendampingan Penyusunan SOP di DPMD Kab. Badung

Dalam rangka menyusun SOP DPMD Kab. Badung, Bagian Organisasi Setda Kab. Badung memberikan pendampingan penyusunan SOP bagi pejabat eselon IV di Lingkungan DPMD Kab. Badung

17/07/2019
Berita lainnya
Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei