Kementerian Keuangan - DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KPPN Sukabumi mengadakan FGD Penetapan Standar Layanan

28 Agustus 2018


Salah satu kebijakan pelayanan yang harus dipenuhi oleh Unit Pelayanan Publik adalah tersedianya Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Penetapan SP ini harus sesuai dengan asas serta komponen standar pelayanan yang berlaku. Proses penyusunan SP harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait (Stakeholder).  Terkait hal tersebut, KPPN Sukabumi telah melaksanakan Focus Group Discussion Penetapan Standar Pelayanan KPPN yang mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi antara lain Tokoh Masyarakat, akademisi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Satuan kerja selaku stakeholder KPPN Sukabumi. Acara FGD ini diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan KPPN Sukabumi
Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini

Perekaman Keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

Pelayanan Perekaman Keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

13/12/2019

Kunjungan Kerja Kabupaten Raja Ampat Baru

DPMPTSP Kota Tomohon menerima kunjungan kerja dari DPMPTSP Kabupaten Raja Ampat

13/12/2019

PENYERAHAN DIPA 2020 SATKER DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR UNTUK ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN

KPPN Tanjung Pandan kembali melangsungkan serah terima DIPA kepada Satker Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur (04/12/2019).

13/12/2019
Berita lainnya
Kata Kunci
Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei