Kementerian Keuangan - DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KPPN Sukabumi mengadakan FGD Penetapan Standar Pelayanan

28 Agustus 2018


Salah satu kebijakan pelayanan yang harus dipenuhi oleh Unit Pelayanan Publik adalah tersedianya Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Penetapan SP ini harus sesuai dengan asas serta komponen standar pelayanan yang berlaku. Proses penyusunan SP harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait (Stakeholder).  Terkait hal tersebut, KPPN Sukabumi telah melaksanakan Focus Group Discussion Penetapan Standar Pelayanan KPPN yang mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi antara lain Tokoh Masyarakat, akademisi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Satuan kerja selaku stakeholder KPPN Sukabumi. Acara FGD ini diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan KPPN Sukabumi
Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini
Berita Instansi

BPKPAD KABUPATEN DEMAK SERAHKAN PERATURAN BUPATI DEMAK NO. 38 TAHUN 2020 KEPADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

Kasubid Pendataan, Penilaian dan Penetapan BPKPAD Kab. Demak Herawan Setiyadi, SE menyerahkan Peraturan Bupati Demak No. 38 Tahun 2020

08/07/2020

Karantina Pertanian Surabaya Sukses Laksanakan Joint Inspection di Pelabuhan Tanjung Perak

Surabaya - Joint Inspection/pemerikasan bersama merupakan tindak lanjut dari kegiatan sistem Single Submission (SSm) atau Pelayanan Satu Pintu Pabean - Karantina sukses diterapkan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) - Tanjung Perak, Surabaya. SSm men

08/07/2020

Playwood berbahan kayu sengon Asal Jatim laris manis di pasar china

Surabaya - Sengon atau Albasia ( Parasiniensis falcataria) merupakan tanaman yang oleh masyarakat di anggap kayu tak berguna dan hanya di jadikan kayu bakar belaka, dengan berkembangnya kemajuan technologi industri kayu yang awalnya dianggap tidak berguna

08/07/2020
Berita lainnya
Kata Kunci