Kementerian Keuangan Republik Indonesia - DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LANJUTKAN PERJUANGAN UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT WBBM, KPPN LIWA SELENGGARAKAN PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

15 April 2019


Bertempat di Aula Integritas KPPN Liwa, Tim dari Unit Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan melakukan survei atas persepsi korupsi dan kualitas layanan KPPN Liwa kepada satuan kerja pengguna layanan KPPN Liwa pada hari Senin, 15 April 2019. Survei ini dilaksanakan sebagai salah satu tahapan penilaian dalam rangka pencapaian KPPN Liwa untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), melanjutkan capaian predikat Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diperoleh KPPN Liwa pada tahun 2018. Acara dibuka pada pukul 09.00 WIB dengan sambutan Kepala KPPN Liwa, Dani Ramdani. Dalam sambutannya, Dani Ramdani menyampaikan  bahwa  pada tahun 2019 ini telah kembali ditunjuk untuk mengikuti penilaian pembangunan ZI menuju WBMM, predikat setingkat lebih tinggi dari predikat WBK.  Sebagai unit kerja yang membangun ZI menuju WBBM,  KPPN Liwa dituntut untuk meningkatkan kalitas layanan kepada mitra kerja. Terkait hal itu, beberapa perubahan dan inovasi baik internal maupun eksternal telah dilahirkan oleh KPPN Liwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mitra kerja pengguna layanan maupun dalam pengelolaan kinerja internal KPPN Liwa. Selain itu, Dani Ramdani juga mengapresiasi kinerja  satker pada triwulan I tahun 2019 yang menunjukan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik. Dani Ramdani mengharapkan kinerja ini dapat terus ditingkatkan hingga akhir tahun anggaran.

Dalam kesempatan dimaksud, disampaikan pula materi lain yaitu terkait dengan rencana impleementasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahap I Tahun 2019 yang disampaikan oleh narasumber Aqmarina Romadhona. Dalam paparannya, Dhona menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini, seluruh satuan kerja diluar Kementerian Keuangan dan PPATK sudah harus mengimplementasikan SAKTI untuk modul Admin dan Penganggaran. Hal ini sejalan dengan Nota Dinas Direktur Sistem Infromasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND-402/PB.8/2019 tanggal 4 Maret 2019 hal Pelaksanaan IKU KPPN tentang Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI. Karena Aplikasi SAKTI ini merupakan hal yang benar-benar baru untuk satker, Dhona menjelaskan dari awal terkait konsep SAKTI, diantaranya adalah bahwa SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada menjadi satu dan menerapkan konsep single database. SAKTI mempunyai fungsi utama yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Dijelaskan juga modul-modul yang terdapat di dalam Aplikasi SAKTI, yaitu modul administrasi, modul anggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, dan modul GL dan pelaporan. Modul-modul inilah yang akan menggantikan peran aplikasi-aplikasi eksisting pengelolaan keuangan satker yang ada sekarang ini, yaitu aplikasi RKAKL DIPA, SAS, SILABI, Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA. Sebagai penutup, Dhona menghimbau satuan kerja untuk mengunduh aplikasi PANDU SAKTI yang ada di google playstore sebagai alat bantu untuk dapat lebih memahami SAKTI. Info, flyer, petunjuk teknis, video tutorial, peraturan-peraturan, hingga slides terkait SAKTI semua tersedia di aplikasi tersebut.

Materi lainnya adalah Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011. Materi ini disampaikan sebagai tindak lanjut Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND-493/PB.7/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang mengamanatkan agar KPPN melakukan sosialisasi PER-85/PB/2011 kepada satuan kerja di wilayah kerja masing-masing. Aryo Wicaksono yang menjadi narasumber pada sesi tersebut menjelaskan secara rinci poin-poin penting yang terdapat di dalam PER-85/PB/2011 mulai dari latar belakang hingga Penatausahaan Piutang PNBP Pegawai Pensiun. Setiap Satker K/L wajib melaksanakan penatausahaan piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya dan penatausahaan piutang PNBP dilaksanakan agar piutang PNBP dapat diselesaikan seluruhnya secara tepat waktu. Dalam rangka melaksanakan penatausahaan piutang PNBP, Satker K/L membentuk Unit Penatausahaan Piutang PNBP, yaitu unit operasional, unit administrasi, dan unit pembukuan. Apabila pegawai negeri masih memiliki tunggakan/kewajiban membayar utang kepada negara setelah pindah satker, pengurusan penagihan piutang dipindahkan ke satker baru dengan mekanisme penerbitan Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP. Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang kepada negara telah memasuki batas usia pensiun maka pelunasan piutang dilakukan paling lambat sebelum pembayaran gaji terakhir pegawai. Di akhir penjelasannya, Aryo menyampaikan bahwa apabila pegawai belum dapat melunasi kewajibannya setelah pensiun maka pelunasan piutang PNBP dilakukan melalui pemotongan pembayaran pensiun atau disetor sendiri langsung ke kas negara. Untuk mekanisme melalui pemotongan pembayaran pensiun, dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan ke PT. Taspen/PT. Asabri paling lambat 15 hari setelah penerbitan SKPP Pensiun, dilampiri fotokopi SKPP Pensiun dan Surat Penagihan. Untuk mekanisme disetor sendiri langsung ke kas negara, dilakukan dengan menyampaikan tembusan bukti setoran kepada unit penatausahaan piutang PNBP paling lambat 2 hari kerja setelah penyetoran.

Acara selanjutnya yang merupakan inti dari kegiatan tersebut adalah Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diwujudkan dalam bentuk survei atas persepsi korupsi dan kualitas layanan KPPN Liwa kepada satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Liwa. Sebelum dimulai pengisian survey, Kepala KPPN Liwa menyampaikan kembali fakta-fakta layanan pada KPPN Liwa, sekedar untuk merefresh kembali  fakta-fakta layanan pada KPPN Liwa. Pemaparan ini tidak dimaksudkan untuk menggiring atau mengarahkan opini satker  dalam pengisian survey, namun lebih dimaksudkan agar satker memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai fakta-fakta leyanan sehingga satker tidak keliru dalam menentukan jawaban survey yang pada akhirnya akan merugikan KPPN Liwa.

PIC dalam pelaksanaan survei tersebut adalah Tim dari Unit Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan, dalam hal ini adalah Ayat Nur Hidayat selaku Pelaksana Subbag Manajemen Risiko dan Wildan Shohabi selaku Pelaksana Subbag Pemantauan PengendaIian Internal. Hasil survei tersebut akan menjadi bahan penilaian Tim Penilai Kementerian (TPK) untuk memenuhi nilai komponen hasil, yaitu nilai survei persepsi korupsi dan nilai persepsi kualitas pelayanan. Sebagai catatan, nilai komponen hasil menyumbang 40?ri total nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dari 40% tersebut, nilai survei persepsi korupsi dan nilai persepsi kualitas pelayanan mempunyai bobot 37,5?ri nilai komponen hasil atau 15?ri keseluruhan nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), syarat minimal nilai total Evaluasi Reformasi Birokrasi (nilai komponen pengungkit dan komponen hasil) adalah 85. Tahun 2018 pada saat memperoleh predikat Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), KPPN Liwa memperoleh nilai 83,8. Diharapkan tahun 2019 ini KPPN Liwa dapat memperoleh predikat WBBM, tentunya dengan dukungan semua pihak, dari internal pegawai KPPN Liwa sendiri dan juga pihak eksternal, yaitu satker mitra kerja KPPN Liwa. KPPN Liwa Pasti Bisa!! KPPN Liwa Pasti Juara!!

Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini

Pelayanan IMB

-

16/04/2019

KEGIATAN PENDAMPINGAN MIGRASI SALDO AWAL SAKTI TAHUN 2019 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DAN KPPN TANJUNG PANDAN

Kepala KPPN Tanjung Pandan, Rd Yen Yen Nuryeni dalam sela-sela kesibukaanya, turut mensukseskan kegiatan pendampingan Migrasi Saldo Awal Tahun 2019 melibatkan Satker Piloting SAKTI Tahap IIIC, KPP Pratama Tanjung Pandan dan KPP BC Tanjung Pandan.

15/04/2019

SIPP dan SP4N-LAPOR!, Transformasi Digital Hadapi Revolusi Industri 4.0

Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan tranformasi pelayanan publik secara digital. Hal ini dilakukan dengan membangun Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan

11/04/2019
Berita lainnya
Kata Kunci