Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Digitalisasi Pelayanan Publik, Ubah Stigma Masyarakat

11 April 2019


BADUNG - Dalam revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi hal yang mutlak dilakukan, termasuk di bidang pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun telah menginisiasi kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan (SP4N) LAPOR!.

"Di era digitalisasi ini, aplikasi ini sangat efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat terkait sistem pengelolaan pengaduan secara maksimal," ujar Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Oka Prawira dalam diskusi panel pada acara pendampingan pengelolaan SIPP dan SP4N-LAPOR! di Kab. Badung, Bali, Selasa (09/04).

Digitalisasi dalam pelayanan publik, diharapkan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan adanya kemudahan pelayanan, diharapkan juga dapat mengubah stigma ketidakpercayaan masyarakat atas pelayanan buruk pemerintah dapat menghilang.

 

20190409 Sosialisasi LAPOR 5

 

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Ombusdman perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk masyarakat, agar mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. "Itu yang menjadi kerja pemerintah sekarang, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

Umar mengibaratkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bagaikan kertas polos. Dengan stigma buruk atas pelayanan pemerintah, kertas polos tersebut seperti kertas yang telah diremas. Digitalisasi pelayanan publik tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan situasi awal seperti kertas polos dimana masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah.

Lebih lanjut dikatakan, dulu stigma yang ada di masyarakat adalah pemerintah yang ingin dilayani, dimana seharusnya pemerintahlah yang melayani. Diungkapkan bahwa masyarakat sesungguhnya hanya ingin dilayani dan diterima dengan baik dalam memenuhi kebutuhan mereka.

 

20190409 Sosialisasi LAPOR 5

 

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan publik, kini masyarakat juga memiliki peran dengan melakukan pengaduan terhadap pelayanan yang diterima dengan lebih mudah. Terkait dengan hal ini, Ombudsman, jelasnya, telah melakukan pengawasan dan pendampingan agar tiap pemerintah daerah, baik di provinsi, kota, maupun kabupaten, memiliki unit pengaduan.

Dengan adanya unit pengaduan, terlebih yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!, Ombudsman dapat memantau situasi di masing-masing pemerintah daerah terkait penyelesaian pengaduan publik yang dilaporkan.

Dulu ada kiasan yang menyatakan 'kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah?'. Dengan adanya SIPP dan SP4N-LAPOR! ini, ke depannya publik bisa melihat wajah pelayanan yang ramah.

"Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit?" pungkas Umar. (ald/HUMAS MENPANRB)

Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini

Pelayanan IMB

-

16/04/2019

KEGIATAN PENDAMPINGAN MIGRASI SALDO AWAL SAKTI TAHUN 2019 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DAN KPPN TANJUNG PANDAN

Kepala KPPN Tanjung Pandan, Rd Yen Yen Nuryeni dalam sela-sela kesibukaanya, turut mensukseskan kegiatan pendampingan Migrasi Saldo Awal Tahun 2019 melibatkan Satker Piloting SAKTI Tahap IIIC, KPP Pratama Tanjung Pandan dan KPP BC Tanjung Pandan.

15/04/2019

LANJUTKAN PERJUANGAN UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT WBBM, KPPN LIWA SELENGGARAKAN PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bertempat di Aula Integritas KPPN Liwa, Tim dari Unit Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan melakukan survei atas persepsi korupsi dan kualitas layanan KPPN Liwa kepada satuan kerja pengguna layanan KPPN Liwa pada hari Senin, 15 April 2019. Survei i

15/04/2019
Berita lainnya
Kata Kunci