Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dua Menteri Resmikan Mal Pelayanan Publik Pertama di Sulawesi

21 April 2018


TOMOHON - Setelah terbentuk di lima kota, yaitu DKl Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, dan Bekasi,  Mal Pelayanan Publik (MPP) kembali hadir di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. MPP ini merupakan MPP ke-6 di Indonesia, serta pertama di pulau Sulawesi dan Indonesia bagian timur. 

Peresmian MPP Kota Tomohon ini dihadiri oleh dua Menteri sekaligus, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, dan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, tanggal 21 April 2018. 

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan bahwa  pembentukan MPP terinspirasi dari Nawacita, dimana enam diantaranya berkaitan erat dengan pelayanan publik sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.  “Gagasan tersebut sejalan dengan tantangan Bapak Presiden, khususnya kepada saya ketika diamanahkan sebagai Menpan, yang diantaranya adalah membenahi pelayanan publik,” ujarnya saat  peresmian MPP Kota Tomohon,  Sabtu (21/04).

Menurutnya MPP juga merupakan bentuk cita-cita  Presiden Jokowi yang sejak dulu ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis layanan di satu tempat. Konsep MPP ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan instansi pemerintah pusat dan pemerintah  daerah, sekaligus pelayanan bisnis dalam satu lokasi. 

MPP merupakan pengembangan dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang dikombinasikan dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga  pelayanan publik menjadi lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Hadirnya MPP mengintegrasikan berbagai pelayanan publik   yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi. Pelayanan tersebut dirasa kurang efektif, tidak efisien, dan berbiaya tinggi. Oleh karena itu Menteri mendorong daerah lain untuk melakukan hal serupa yang dikalukan Kota Tomohon yakni membangun MPP, dengan harapan memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapat pelayanan.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung perbaikan kualiatas pelayanan publik. Melalui pembangunan MPP diberbagai daerah, Kementerian Hukum dan HAM selalu siap hadir dengan turut berpartisipasi memberikan pelayanan dalam MPP. “Sebagai bukti kami perduli dengan pelayan publik, pelayanan Kementerian Hukum dan HAM akan selalu hadir di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya

Sementara itu Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman menungkapkan, MPP Kota Tomohon memiliki 233 jenis layanan perijinan/non perijinan. Saat ini, jenis pelayanan lain yang sudah tergabung adalah, layanan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM), Pajak (Kementerian Keuangan), Kepolisian, Bank Sulut, Samsat, PDAM, BNI, Badan Keuangan Daerah, PT.POS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Tenaga Kerja.

Selain layanan perizinan, MPP Kota Tomohon juga dilengkapi dengan cafe/kantin, comand center, ruang bermain anak, ruang menyusui, ruang baca, ATM. Disamping itu untuk menjangkau MPP, pihaknya telah menyediakan bus gratis, bahkan untuk kedepan direncanakan akan dilengkapi dengan taman dan fasilitas penunjang lainnya.

Inovasi baru dalam pelayanan satu atap ini merupakan solusi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi  perijinan dan non perijinan. "Jadi masyarakat Kota Tomohon tentu tidak  sulit lagi untuk pengurusan administrasi karena tempat pengurusan sudah satu atap" ujar Eman.

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kapolda Sulut Irjen pol Bambang Waskito, Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Madsuni, Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Komunikasi  Indra Gobel. (byu/HUMAS MENPANRB)

Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini

Polres mempawah tingkatkan prestasi zona integritas melalui Asistensi RBP.

kapolres mempawah AKBP Didik dwi santoso memberikan arahan kepada penggiat zona integritas agar fokus dan serius mencapai prestasi pada tahun 2019 terkait wbk dan wbbm

22/01/2019

Rakor Tim Pelaksana Quickwins Polri 2015-2019 Periode 2019

Pada Kamis, 10 Januari 2019 pada pukul 08.30 Wib bertempat di Posko Ops lantai 3 Polres Sanggau telah di laksanakan Rapat Koordinasi Tim Pokja Program Quickwins Renstra Polri 2015-2019 Periode Tahun 2019

19/01/2019

Awal 2019 tim pembangunan zona integritas disusun dengan cermat oleh Polres Singkawang

Polres Singkawang kembali melaksanakan rapat penyusunan tim pembangunan zona integritas periode Tahun 2019

18/01/2019
Berita lainnya