Kementerian Keuangan - DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

AREA PERHATIAN IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH

22 Juli 2019


http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan

 

            Power Breakfast sebagai media edukasi satker yang dikemas dengan cara yang berbeda melalui sarapan bareng dengan mengangkat topik bahasan yangjelas akan terasa manfaatnya oleh satker ujar Rd Yen Yen Nuryeni.

           

Kegiatan yang dihadiri oleh satker yang telah mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah ini berlangsung pada tanggal 18 Juli 2019 diinisiasi agar memiliki kesamaan cara pandang dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah.

 

Dalam paparannya, Kepala KPPN Tanjung Pandan, menyampaikanprinsip dasar Kartu Kredit pemerintah fleksibel, aman, efektif, dan akuntabel. Integritas sangat penting dalam tata kelola keunangan, apalagi dengan penggunaan KartuKredit Pemerintah nominal pembayarannya pasti.

           

            Area perhatian kita adalah Kartu Kredit Pemerintah harus ada serah terima antara KPA dan Pemegang Kartu, pada saat dilakukan penihilan perhatian proporsi UP nya, percepatan revolving UP bagi yang belum mendapatkan kartu, patuhidan laksanakan mandat di ketentuan PMK RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah serta monitoring dan evaluasi setiap 2 bulan.

 

            Kepemilikan Kartu KreditPemerintah disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKPyaitu Belanja Operasionaldan Perjadin serta Belanja Modal.

 

            Rd Yen Yen Nuryeni menghimbau agar pemegang kartu untuk transaksi Belanja Modal Pejabat pengadaan Barang dan Jasa atau Pejabat Struktural.Jangan meminjaman Kartu Kredit Pemerintah kepada orang lain dikarenakan kalau terjadi sesuatu yang harus bertanggungjawab adalah pemegang kartu, tegas RdYen Yen Nuryeni.

 

            Biaya yang boleh dikenakan hanya materai yang dialokasikan di DIPA masing-masing K/L, untuk itu pastikantidak dikenakan surcharge pada saat bertransaksi, segera laporkan ke pihak perbankan dengan tembusan KPPN apabila ada penyedia barang/jasa yang berani mengenakan surcharge, imbuh Rd Yen Yen Nuryeni.

 

            Pastikan satu siklus penggunaan KKP mulai dari transaksi sampai pembayaran ke pihak perbankan terselesaikan sesuai aturan. Mengakhiri pertemuan, Rd Yen Yen Nuryeni meminta satker agar memanfaatkan fasilitas konsultasi yang sudah disediakan yaitu Layanan Istimewa (LaIs) CSO Online melalui video conference dalam rangka mendukung revolusi industry 4.0, Satam Lounge dan layanan on the desk. (LM)

Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini

Anggota Korpri Diminta Tinggalkan Cara Monoton

Presiden menyarankan anggota KORPRI menjadi agent of change

10/12/2019

KASAT LANTAS BERIKAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA LALU LINTAS DAN MASYARAKAT

Kasat Lantas Polresta Pontianak berikan penghargaan

09/12/2019

RSUD M.Th.Djaman Sanggau Telah Menyediakan Pelayanan CT SCAN

RSUD M.Th.Djaman Sanggau Telah Menyediakan Pelayanan CT SCAN

09/12/2019
Berita lainnya
Kata Kunci
Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei