Kementerian Keuangan - DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

AYO SUKSESKAN IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH

04 April 2019


http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan

 

            Reformasi Birokrasi tidak hanya sekedar slogan tapi harus kita wujudkan, imbuh Kepala KPPN Tanjung Pandan, Rd Yen Yen Nuryeni, salah satu wujud implementasinya melalui kegiatan power breakfast .  

            Kegiatan power breakfast kali ini yang berlangsung di aula KPPN Tanjung Pandan, (28/3/2019), dihadiri oleh perwakilan satker antara lain : Satker Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Satker Pengadilan Agama Tanjung Pandan, Satker Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung, Satker Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur, Satker Imigrasi Tanjung Pandan, Satker Bandar Udara HAS Hanandjoeddin, Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan.

            Rd Yen Yen Nuryeni pada kesempatan kali ini mengajak satker berdiskusi interaktif dan fokus pada apa yang diperlukan oleh satker. KPPN Tanjung Pandan siapmemberikan dukungan dan menjembatani dengan pihak perbankan setelah Perjanjian Kerja Sama antara KPA Satker dengan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah ditandatangani.

            Beliau menyampaikan langkah selanjutnya adalah menyampaikan daftar usulan administrator dan daftar usulan pemegang kartu, yang ditunjuk oleh KPA. Mengingat KPA memiliki otoritas penuh terhadap anggaran yang dikelolanya agar transparan dan akuntabel.

            Disamping itu, guna memudahkan satker dalam bertransaksi, KPPN Tanjung Pandan telah menyampaikan daftar penyedia barangjasa yang telah memiliki mesin EDC, hal ini merupakan wujud dukungan kesuksesan implemtentasi Kartu Kredit pemerintah.

            Menjawab salah satu pertanyaan yang diajukan Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara, Rd Yen Yen Nuryeni menyampaikan bahwa KKP hanya untuk pengelolaan UP yang bersumber dari APBN. Kartu Kredit Pemerintah juga dapat digunakan untuk membayar langganan daya dan jasa seperti listrik dan telepon, ujar Rd Yen Yen Nuryeni termasuk pertanyaan seputar perpajakan untuk transkasi Kartu Kredit Pemerintah.

            Saat ini sedang dirumuskan regulasi pengenaan pajak untuk transaksi belanja melalui Kartu Kredit Pemerintah. Semoga pada saat 1 Juli 2019 semua regulasi pendukung sudah terbit, sehingga satker tidak kesulitan dalam implementasinya.(LM)

Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini

TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN DI BADUNG CAPAI 98,3%

Wakil Bupati Badung dan Inspektur abupaten Badung Luh suryaniti, S.Sos, M.Si menghadiri rekonsiliasi Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) instansi se-Provinsi Bali, NTB dan NTT

14/11/2019

BAGIKAN SEMANGAT PERUBAHAN DENGAN TERIMA STUDI BANDING ZONA INTEGRITAS

STUDI BANDING ZONA INTEGRITAS POLRES SEKADAU DI POLRES SINGKAWANG POLDA KALBAR

14/11/2019

Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) XV 2019 - BANGKA BELITUNG Islands

BANGKA BELITUNG Islands... Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) XV 2019 resmi dibuka di GOR Sahabuddin Bangka Belitung, Senin (11/11/2019). RSU Haji Surabaya ikut berpartisipasi dg mengirimkan 2 karyawan (Yanni Ari Ra

13/11/2019
Berita lainnya
Kata Kunci
Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei