Kementerian Keuangan Republik Indonesia - DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KPPN TANJUNG PANDAN MENYATUKAN LANGKAH DENGAN KPA BARU UNTUK MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

29 November 2018


http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan

Kepala KPPN Tanjung Pandan, Rd Yen Yen Nuryeni menyambut hangat kedatangan para KPA baru dalam acara Power Breakfast, (28/11’2018). Tak kenal maka tak sayang, ungkap Rd Yen Yen Nuryeni, beliau mempersilahkan para KPA untuk saling memperkenalkan diri.  Para KPA baru yang bergabung menjadi mitra KPPN Tanjung Pandan antara lain dari, Kementerian Agama Kabupaten Belitung, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoedin, Kantor Imigrasi II Tanjung Pandan serta KPP BC Tanjung Pandan. Adapun Tema yang diusung kali ini  “Bagaimana menjadi KPA”.
Rd Yen Yen Nuryeni dalam paparan menjelaskan bagaimana peran KPA dalam menunjang pekerjaan di masing-masing unit, serta koordinasi dan sinergi antar KPA di masing-masing satuan kerja dengan KPPN Tanjung Pandan agar pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Rd Yen Yen Nuryeni menyampaikan penekanan tanggal-tanggal kritis untuk akhir tahun anggaran 2018 agar dipedomani. Khususnya untuk satker bandara yang nota bene merupakan satuan kerja satu-satunya di Belitung yang mempunyai status sebagai Satker Badan Layanan Umum (BLU) dan memiliki DIPA terbesar dengan kontrak yang cukup banyak apabila dibandingkan dengan satuan kerja yang lainnya.
Menanggapi pertanyaan dari satker bandara, Ibu Rd. Yen Yen Nuryeni menjelaskan bahwa sebisa mungkin tidak ada retur untuk SPM dikarenakan retur itu merugikan, maka untuk menghindari SPM retur harus dilakukan check and balance pada masing-masing satker agar data rekening yang ada benar-benar valid, baru kemudian diajukan ke KPPN. Kemudian langkah kedua yang dilakukan yaitu untuk SPM yang berhubungan dengan penyedia maka harus dipastikan dan dikonfirmasi dengan penyedia mengenai rekening yang digunakan supaya lebih diteliti terlebih dahulu karena pernah ada kasus rekening yang digunakan merupakan rekening pinjaman sehingga uang tidak bisa masuk ke rekening tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih antara satuan kerja dengan pihak penyedia saat dilakukan perikatan.
Selain itu, Rd Yen Yen Nuryeni menjelaskan bahwa layanan pada KPPN telah di standarisasi melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dari KemenPAN-RB sehingga dalam melakukan pelayanan, KPPN bisa dengan cepat menanggapi permasalahan yang ada. KPPN Tanjung Pandan Menyediakan sarana dan prasarana untuk satker yang akan melakukan pertanyaan atau menyampaikan permasalahan yang dihadapi ke KPPN. Adapun sarana yang ada antara lain, WA Grup dan CSO Online untuk mengatasi masalah secara online sehingga satker tidak perlu datang ke KPPN, yang kedua adalah satker langsung dating ke KPPN dan menyampaikan permasalahan kepada Treasury Management Repesentative (TMR) KPPN Tanjung Pandan, maka disitulah peran TMR yang sesungguhnya yaitu melakukan supervisi dan edukasi kepada satker dalam bidang pengelolaan keuangan. TMR di KPPN Tanjung Pandan ada 3 pegawai antara lain, Rega Prasetya Amrullah, Lani Octaviana dan Dewi Ari Febriyani. Dengan adanya WA Grup dan CSO Online sangat membantu para pengelola keuangan di satker karena permasalahan yang ada dapat ditangani dengan segera.
Dalam pertemuan tersebut, Sunarto selaku Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal, menjelaskan bahwa menurut arahan dari Kantor Pusat DJPb, pakta integritas yang telah dicanangkan diperlukan pembaharuan. Untuk laporan pertanggungjawaban serta rekonsiliasi antar satker dengan KPPN tidak ada masalah sampai bulan November ini karena satker mitra KPPN Tanjung Pandan selalu menyampaikan LPJ dan melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu, harapannya hal ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Rd. Yen Yen Nuryeni menambahkan, untuk satker yang akan mengajukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM bisa datang ke KPPN untuk melakukan sharing session, belajar bersama-sama supaya dapat menjalankan pembangunan Zona Integritas dengan baik. KPPN Menyediakan sarana untuk saling bertukar pikiran dan sharing dengan satuan kerja mitra KPPN yaitu di sekretariat Zona Integritas di KPPN Tanjung Pandan. KPA KPPBC menambahkan bahwa untuk mengajukan akselerasi pembangunan ZI, maka harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB dan semua itu harus komplit dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Pada akhir acara, Kepala Kantor KPPN Tanjung Pandan memberikan informasi kepada para KPA khususnya KPA yang baru menjabat bahwa KPPN Tanjung Pandan mempunyai buku panduan KPA yang nantinya akan dishare kepada para KPA dalam bentuk e-book. Sehingga bisa dipelajari dan dipedomani dalam rangka menjalankan perannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Satuan Kerjanya. (RA)
 
Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini

Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Perubahan ketentuan mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

17/06/2019

PEMBUKAAN HUT KOTA CURUP KE 139 SANGAT MERIAH

MERIAH HUT KOTA CURUP KE 139 TAHUN 2019

16/06/2019
Berita lainnya
Kata Kunci