Kementerian Keuangan - DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KPPN TANJUNG PANDAN MENYELENGGARAKAN KNOWLEDGE SHARING DENGAN DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

18 November 2018


http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan

Bertempat di Grand Hatika Hotel, Belitung, (12/11/2018), Kepala KPPN Tanjung Pandan, Rd Yen Yen Nuryeni menghadiri kegiatan knowledge sharing bersama Satker Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian,  dipandu oleh Moderator, Andriyana Tresnawan, selaku Kabag Keuangan Sesditjen Pengembangan Perwilayahan Industri, pejabat pengelola keuangan yang hadir sangat antusias mengikuti serangkaian kegiatan knowledge sharing, dengan mengangkat tema kali ini fungsi manajerial di tataran satker serta  efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan
Rd Yen Yen Nuryeni, mengupas permasalahan para peserta diajak untuk memahami 3 (tiga) paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara sejak lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang Keuangan Negara antara lain perubahan mendasar dari Financial Administration ke Financial Management, dengan semangat melandasi Let’s The Manager Manage, dengan pengendalian Check & Balance Mechanism.
Tidak hanya itu, Rd Yen Yen Nuryeni memberikan motivasi bahwa pekerjaan ad hoc jangan dijadikan beban, itu semua adalah amanah yang harus kita emban untuk pengembangan karier selanjutnya, tinggal bagaimana kita mengatur skala prioritas dan senantiasa berkoordinasi antar unit entitas di internal satker.
Menutup  kegiatan knowledge sharing, Rd Yen Yen Nuryeni berpesan agar Bendahara Pengeluaran segera mendaftar ke KPPN selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS) untuk menjadi Bendahara Negara Tersertifikasi, mengelola keuangan dengan Cash Management System (CMS), menyetor sisa UP/TUP di akhir tahun sesuai ketentuan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-13/PB/2018, meghindari tagihan yang belum terselesaikan di akhir tahun apalagi satker akan likuidasi. (LM) 
 
Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini
Berita Instansi

KERINGANAN DAN PEMUTIHAN PAJAK UNTUK MASYARAKAT SUMATERA SELATAN

Keringanan dan pemutihan pajak untuk masyarakat Sumatera Selatan diperpanjang dari tanggal 1 sampai dengan 30 November 2020.

31/10/2020

Lapas Watampone Ikuti Upacara Peringatan HDKD Secara Daring Virtual

Kementerian Hukum dan HAM ingin melakukan lompatan yang lebih besar agar seluruh pelayanan publik di Kemenkumham berjalan secara digital, sehingga pelayanan akan semakin cepat, mudah dan transparan

30/10/2020

Optimalkan Program Pembinaan Kemandirian Kalapas hadiri Kegiatan Konsteks Pemasyarakatan

Peningkatan Kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP) Menjadi SDM Terampil Melalui Kerja Sama Dengan Para Stakeholder.

30/10/2020
Berita lainnya
Kata Kunci
Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei