Kementerian Keuangan - Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

KPKNL Pekalongan dan Pelayanan Publik yang Prima

21 Juli 2020


Sebagai salah perwujudan upaya memberikan pelayanan publik yang prima, pada tanggal 16 Juli 2020 KPKNL Pekalongan menyelenggarakan kegiatan berupa Public Hearing Standar Pelayanan tahun 2020 dengan menggunakan media Zoom Meeting sesuai anjuran pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Acara ini merupakan sarana untuk memperoleh masukan dari pengguna layanan, dari tokoh masyarakat, kalangan akademisi, dunia usaha dan instansi pemerintah terkait layanan yang diberikan KPKNL Pekalongan khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara dan penilaian barang milik negara, layanan pengurusan piutang negara dan layanan lelang. Sebagai pemateri adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Widyaiswara Balai Diklat Kepemimpinan Magelang dan Kepala PT. BRI Cabang Pekalongan.

Dalam kesempatan pertama, Jati Wiryawan selaku Kepala KPKNL Pekalongan mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Selanjutnya beliau menyampaikan standar layanan KPKNL Pekalongan yang merupakan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana telah ditetapkan dalam surat keputusan nomor KEP-43/WKN.09/KNL.04/2020 dan dituangkan dalam Buku Standar Pelayanan KPKNL Pekalongan tahun 2020 yang telah disampaikan kepada seluruh stakeholder. Dipaparkan bahwa dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, KPKNL Pekalongan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

  • Menetapkan standar pelayanan dan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 sejak tahun 2018;
  • Melaksanaan budaya pelayanan prima dalam berbagai bentuk;
  • Memberikan berbagai bentuk reward dan apresiasi, baik kepada pegawai maupun stakeholder;
  • Menciptakan berbagai inovasi layanan;
  • Melengkapi sarana, prasarana dan fasilitas dengan menerapkan pengarusutamaan gender;
  • Melakukan tindak lanjut atas Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Selanjutnya, sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan, disampaikan bahwa KPKNL Pekalongan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

  • Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja, dengan menyusun Kontrak Kinerja Rencana Kerja Tahunan, RKAKL, laporan capaian kinerja, dan lain sebagainya;
  • Pengendalian gratifikasi yang dilakukan ke dua sisi yaitu kepada internal pegawai dan kepada stakeholder untuk mohon dukungan agar tidak memberikan gratifikasi;
  • Penanganan benturan kepentingan;
  • Menyediakan berbagai saluran pengaduan masyarakat;
  • Keterbukaan informasi publik.

Adapun dalam menghadapi situasi pandemi yang mengharuskan pelayanan tatap muka tetap berlangsung pada normal baru, dipaparkan bahwa KPKNL Pekalongan telah melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.  Bagi pengunjung telah disediakan bagi yang tidak menggunakan masker, dan hand sanitizer, dan pengukuran suhu tubuh.  

Dari perwakilan tokoh masyarakat, materi disampaikan oleh Siti Farida selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan materi “Upaya dalam Menghadirkan Pelayanan Publik yang Berkualitas”. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik merupakan sendi yang penting dalam kehidupan bernegara. Semangat reformasi birokrasi harus disertai komitmen yang lebih kuat dalam memberikan pelayanan kepada publik. Meski organisasi sudah berubah seringkali masih ada godaan sehingga unsur-unsur integritas wajib diinternalisasi ke pada seluruh pegawai. Adapun materi paparan yang disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

· Esensi pelayanan publik

· Prinsip reformasi birokrasi

· Integritas dalam pelayanan publik

· Problem dalam penyelenggaraan layanan publik

· Perilaku penyelenggara untuk meningkatkan kualitas layanan publik

· Pengawasan kualitas layanan publik

· Pemenuhan standar layanan publik

· Maladministrasi dan Korupsi

Dalam paparannya, Siti Farida memberikan contoh pelayanan publik di negara-negara Skandinavia. Salah satunya adalah Negara Findalndia, dimana di Negara tersebut tingkat pengaduan tinggi karena pemerintah membuka seluas-luasnya saluran pengaduan yang mana justru menjadi masukan untuk pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya pengaduan tidak berarti kualitas layanan rendah karena justru di Negara-negara Skandinavia tersebut Indeks Persepsi Korupsi tinggi yang menunjukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah cukup tinggi. Sebagai penutupan, disampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan publik merupakan jawaban atas tantangan dari masyarakat dan ketajaman budi pekerti serta integritas akan terpancar pada organisasi. Ke depannya diharapkan pelayanan KPKNL Pekalongan akan semakin cepat, sehat dan mantap.

Sebagai perwakilan dari unsur akademisi, Febta Rina Handayani, Widyaiswara pada BDK Magelang menyampaikan materi terkait Pelayanan Prima. Ditekankan oleh beliau dengan mengutip ucapan Menteri Keuangan yaitu “ Saya adalah Menteri

Pelayanan, saya menjadi ketua dari Anda untuk bisa melayani Negara ini, republik ini, untuk melayani rakyat kita. Kita lakukan itu bukan karena terpaksa, tapi because you love this country so much”. Berkenaan dengan hal tersebut, rangkaian materi paparan berisi tentang bagaimana mewujudkan pelayanan prima di instansi pemerintah yaitu sebagai berikut :

· Pengertian pelayanan publik;

· Unsur dalam pelayanan, tentang apa saja yang dapat membuat pelanggan merasa puas;

· Strategi pengembangan pelayanan prima;

· Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi pelayanan publik;

· Mensinkronkan evaluasi pelayanan publik dengan aspek penilaian KemenpanRB.

Selanjutnya, disampaikan bahwa focus total quality service yaitu berfokus kepada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, dukungan sistematis dan perbaikan berkesinambungan, dengan hasil yang ingin dicapai adalah :

· makin lama makin baik (better)

· makin lama makin cepat (faster)

· makin lama makin baru (newer)

· makin lama makin murah (cheaper)

· makin lama makin sederhana (more simple)

Dari dunia usaha, Riadi Arief Aladin yang merupakan pimpinan PT BRI Cab. Pekalongan menyampaikan sharing session berupa testimoninya atas pelayanan yang selama ini didapatkan dari KPKNL Pekalongan. Beliau merasa sangat puas, mendapat pelayanan yang baik dan merasa dimudahkan baik dari tingkat pimpinan sampai dengan pelaksananya. Apresiasi juga disampaikan terkait sarana dan prasarana di area pelayanan terpadu KPKNL Pekalongan yang dianggap sudah seperti perbankan. Adapun sebagai bahan masukan kepada KPKNL Pekalongan adalah bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa lelang merupakan salah satu cara jual beli yang aman dan nyaman, sehingga mengurangi tingkat Tidak Ada Peminat (TAP) karena selama ini market pembeli lelang tidak terlalu luas. Selain itu, diharapkan agar KPKNL dapat turut berperan dalam pengurusan dokumen-dokumen pasca lelang meskipun hal tersebut sudah bukan ranah dari KPKNL Pekalongan.

Setelah pemaparan para pemateri, dibuka sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Pertanyaan yang disampaikan para peserta secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan serta pada tautan yang disediakan dijawab langsung oleh Kepala KPKNL Pekalongan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI jawa Tengah serta Widyaiswara Balai Diklat Kepemimpinan Magelang.

Sebagai pernyataan penutup, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengharapkan Kementerian Keuangan sebagai leading sector dalam reformasi birokrasi diharapkan supaya dapat memberi contoh kepada instansi-instansi lain. Salah satu cara support reformasi birokrasi adalah saluran pengaduan masyarakat sehingga harus dikelola dnegan baik supaya tidak terjadi ekses kemana-mana. Jati Wiryawan selaku Kepala KPKNL Pekalongan menyampaikan bahwa jajaran pegawai di KPKNL Pekalongan berkomitmen untuk memberikan layanan yang baik kepada seluruh pengguna layanan, apabila terdapat hal yang tidak berkenan dapat disampaikan melalui berbagai saluran pengaduan yang telah disediakan dan ucapan terima kasih kepada stakeholder atas kerja samanya dengan tidak memberikan gratifikasi.

Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini
Berita Instansi

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BERSERTIFIKAT

Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Bagi WBP Di Lapas Gintung

27/09/2020

PEMBERIAN EXTRA FOODING BAGIS RESIDEN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL DI LAPAS GINTUNG

Pemberian Extra Fooding bagi Residen Rehabilitasi Medis dan Sosial

27/09/2020

Survey Klinik

Survey Klinik

27/09/2020
Berita lainnya
Kata Kunci
Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei