Pemerintah Provinsi Jawa Barat-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

15 Februari 2018


Menindaklanjuti rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan Korupsi terintegrasi oleh KPK di Bandung, Inspektorat Kota Bogor pada Kamis (15 Feb 2018) mengundang beberapa perangkat daerah untuk menyusun dan membahas rencana aksi yang akan diimplementasikan pada Tahun 2018. Hadir dalam kesempatan tersebut unsur inspektorat, Kepala Dinas dan sekretaris serta Kabid DPMPTSP, BPKAD, BKPSDA, Bappeda, Dinas Pendidikan, Sekertariat DPRD, Bagian Organisasi dan Bagian Pengendalian Pembangunan.

Dalam arahannya, Inspektur Kota Bogor Aim Halim Hermana menyampaikan bahwa perlu keseriusan dan upaya dari seluruh unsur di Kota Bogor untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi di semua level pemerintah kota. "Alhamdulillah, di Kota Bogor selama ini sudah baik. Berharap kedepannya akan jauh lebih baik", ujarnya.

Kriteria yang menjadi penajaman oleh KPK antara lain terkait perencanaan Anggaran pembangunan, pengelolaan barang dan jasa, perizinan, kepegawaian, proyek pembangunan, lingkungan hidup dan pendidikan.

Lebih khusus, target rencana aksi yang diharapkan oleh KPK terkait perizinan anatara lain : pelimpahan kewenangan 100% perizinan, lokasi layanan dalam 1 lokasi, tersedianya informasi (online maupun offline terkait jenis, lama waktu, biaya, syarat, pengaduan), tersedianya aplikasi tracking system, ketersediaan aturan, dan rekomendasi teknis dari OPD ada di DPMPTSP.

Target KPK tahun 2018 untuk perizinan, ditanggapi serius oleh Kepala Dinas PMPTSP Kota Bogor. "Sebagian besar rekomendasi sudah dilaksanakan sejak 2017, namun beberapa rekom akan kami tindaklanjuti di 2018", ujar Denny. 

Lebih lanjut, Denny menegaskan bahwa untuk pelimpahan kewenangan akan dibahas dengan  Satgas percepatan berusaha yang sudah dibentuk. "Akan kami agendakan dalam waktu secepatnya", tegasnya. 

Hal lain yang belum terlaksana dan menjadi rencana aksi dari amanat KPK adalah rekomendasi teknis dari OPD. Perlu sinergi semua unsur terutama yang memiliki kewenangan dan political will dari pimpinan.
Komentar
Kontak dan Bantuan
Berita Terkini

Berkontribusi dan Sukses Laksanakan Tugas Bunda Paud Ny Seniasih Giri Prasta Raih Penghargaan Bunda Paud Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019

Dinilai berprestasi, berkontribusi dan sukses dalam melaksanakan tugasnya menjadi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Badung, Bunda Paud Kabupaten Badung Ny. Seniasih Giri Prasta meraih Penghargaan Bunda Paud Berprestasi tingkat nasional t

19/11/2019

UU Perkawinan Diteken, Usia Minimal Menikah 19 Tahun

Pada UU Nomor 16 Tahun 2019, bunyi pasal ini berubah menjadi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun."

19/11/2019

Pelamar CPNS Berbondong-bondong Legalisir KTP di Disdukcapil Kobar

Masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil Kobar rata-rata masyarakat yang akan melamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kotawaringin Barat dan di sejumlah daerah dan lembaga Negara.

19/11/2019
Berita lainnya
Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei