Izin lembaga pelatihan kerja



  • LPK Swasta (Permohonan Baru): - Fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang; - Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan Pas Poto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; - Fotokopi NPWP; - Fotokopi tanda bukti atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; - Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang; - Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat: Struktur organisasi dan uraian tugas Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat dan tenaga pelatihan; Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun; Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; Kapasitas pelatihan pertahun; Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.
  • LPK Swasta (Perubahan Penanggung Jawab): Fotokopi LPK yang masih berlaku; Fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang; Paspoto penanggung jawab ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang merah
  • LPK Swasta (Perubahan Alamat): Fotokopi Izin LPK yang masih berlaku; Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.
  • LPK Perusahaan: -Fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; -Nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup; - Fotokopi NPWP atas nama lembaga: Profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat, Struktur organisasi dan uraian tugas, Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan, Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun, Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan, Kapasitas pelatihan pertahun; - Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja
  • LPK Pemerintah: -Nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup; - Profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat: Struktur organisasi dan uraian tugas; Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggaraan; Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun; Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; Kapasitas pelatihan pertahun
  • Penambahan Program Pelatihan Kerja: Fotokopi izin LPK yang masih berlaku, Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja, Daftar tambahan program pelatihan kerja berbasis kompetensi, Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai denganprogram pelatihan kerja tambahan, Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan.
  • LPK Perusahaan atau LPK Pemerintah yang akan melakukan penambahan program pelatihan kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kabuapten/kota
    1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office;
    2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persayaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan kemudian menyerahkan kepada Seksi Verifikasi Berkas;
    3. Petugas Seksi Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan ijin. Permohonan ijin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan, sedangkan permohonan ijin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Seksi Verifikasi Lapangan dengan membuat jadwal pengecekan lokasi;
    4. Berdasarkan penjadwalan cek lokasi yang sudah ditetapkan, Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaaan lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen permohonan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan melalui Front Office, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan yang sudah sesuai dengan dokumen permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Penetapan untuk ditindak lanjuti;
    5. Kasi Penetapan berdasarkan BAP Tim Teknis yang sudah memenuhi persyaratan teknis lapangan melanjutkan dengan penerbitan surat ijin dan dilanjutkan ke Kepala Bidang;
    6. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan meneliti dan memberi paraf penerbitan surat ijin, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas;
    7. Kepala Dinas menandatangani Surat Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
    8. Surat Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang sudah ditandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada petugas loket pengambilan ijin;
    9. Petugas Loket pengambilan ijin memberitahukan kepada pemohon ijin untuk mengambil Surat Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan membayar Sumbangan Pihak Ketiga untuk Surat Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang sudah ditandatangani.
    5 Hari kerja

    Jangka waktu Surat Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

    Tidak dikenakan biaya retribusi untuk mengurus SIUP  melainkan dalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga.

  • Surat Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
    1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
    2. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
    3. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
    4. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei