Izin pendirian satuan pendidikan non formal



  • Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Fotokopi Identitas pendiri PAUD; Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa; Susunan Pengurus dan Rincian Tugas dari Seluruh Pengurus; Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang dipakai untuk proses pembelajaran; Fotokopi akta notaris dan surat penetapan berbadan hukum dalam bentuk Yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis dari badan hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi lain; Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD paling sedikit 1 (satu) tahun pembelajaran; Rencana Induk Pengembangan Sekolah (Visi dan misi, Kurikulum 2013, Sasaran Usia peserta didik, Pendidik dan Ketenaga pendidikan, Struktur organisasi, Pembiayaan, Pengelolaan, Peran serta masyarakat, Rencana pertahapan pelaksanaan perkembangan selama 5 tahun; Fotocopy IMB; Fotocopy SITU;
  • Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP): Fotokopi KTP yang masih berlaku, Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum , Bukti kepemilikan atau penguasaan tempat penyelenggaraan kursus berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna atau surat perjanjian sewa menyewa/kontrak; Daftar sarana kursus yang dimiliki sesuai program kursus yang akan diselenggarakan; Daftar Susunan pengelola dan tenaga pendidikan yang tetap maupun tidak tetap; Program dan kurikulum kursus; Fotokopi IMB (kecuali kursus atau pelatihan perorangan); Fotocopy SITU (kecuali kursus atau pelatihan perorangan)
  • Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): Surat permohonan dari lembaga yang bersangkutan, Fotocopy SK LPK terakhir, Fotocopy sertifikat kursus terakhir, Fotocopy KTP dan NPWP pimpinan LPK dan Daftar Riwayat Hidup Pimpinan,Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (3 lembar), Data kelulusan warga belajar minimal 1 tahun terakhir sesuai dengan jenis program pendidikan yang diselenggarakan, Laporan sementara kegiatan LPK/Bimbel yang mengacu kepada 8 standar kompetensi pendidikan bagi LPK dan Bimbel minimal 1 Semester terakhir berisi profil pelaksanaan/kurikulum dan jadwal belajar/struktur organisasi, Tingkat keberhasilan Lembaga, Fotocopy IMB, Fotocopy SITU
  • Rumah Pintar: KTP penanggung jawab dan ketua pengelola rumah pintar, Akta Notaris dan/atau legalitas lain dari lembaga/yayasan yang menjadi penanggung jawab Rumah Pintar, Surat Keputusan Pendirian Rumah Pintar, Izin Domisili dari Desa, NPWP penanggung jawab dan ketua pengelola rumah pintar, Rekening Bank atas nama Rumah Pintar, Profil lembaga minimal susunan pengurus, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga pendidikan, rencana kegiatan pembelajaran dan sasaran pembelajaran (warga belajar), Pembiayaandiuraikan dalam komponen biaya modal/investasi yang ditunjukkan dalam bentuk nominal modal/investasi masyarakat atau lembaga/yayasan, Fotocopy IMB, Fotocopy SITU
  • Majelis: KTP penanggung jawab yang masih berlaku, NPWP penanggung jawab yang masih berlaku, Surat Permohonan dari yayasan atau pendiri, Proposal pendirian majelis taklim, Surat Keputusan Yayasan atau Surat Keputusan Pendiri tentang Pendirian Penyelenggaraan Majelis Taklim, Rekomendasi dari Depag Kabupaten/Kota, Fotocopy IMB, Fotocopy SITU
    1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office;
    2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persayaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan kemudian menyerahkan kepada Seksi Verifikasi Berkas;
    3. Petugas Seksi Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan ijin. Permohonan ijin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan, sedangkan permohonan ijin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Seksi Verifikasi Lapangan dengan membuat jadwal pengecekan lokasi;
    4. Berdasarkan penjadwalan cek lokasi yang sudah ditetapkan, Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaaan lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen permohonan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan melalui Front Office, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan yang sudah sesuai dengan dokumen permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Penetapan untuk ditindak lanjuti;
    5. Kasi Penetapan berdasarkan BAP Tim Teknis yang sudah memenuhi persyaratan teknis lapangan melanjutkan dengan penerbitan surat ijin dan dilanjutkan ke Kepala Bidang;
    6. Kepala Bidang meneliti dan memberi paraf penerbitan surat ijin, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas;
    7. Kepala Dinas menandatangani Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; `
    8. Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang sudah ditandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada petugas loket pengambilan ijin;
    9. Petugas Loket pengambilan ijin memberitahukan kepada pemohon ijin untuk mengambil Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan membayar Sumbangan Pihak Ketiga untuk Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang sudah ditandatangani.
    5 Hari kerja

    Jangka waktu Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal adalah selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

    Tidak dikenakan biaya retribusi untuk mengurus Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  melainkan dalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga.

  • Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
    1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
    2. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
    3. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
    4. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei