Izin prinsip penanaman modal



  • Pendaftaran Penanaman Modal:
  • Mengisi formulir permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp. 6.000., dan disertai cap perusahaan.
  • Permohonan Izin Prinsip PMDN bagi pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia, dilengkapi dengan Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
  • dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan; perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atauPermanent Residence yang dilegalisasi KBRI setempat); dan/atau
  • badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan.
  • Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan;
  • Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
  • perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau Permanent Residence yang dilegalisasi KBRI setempat); dan/atau
  • badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan
  • serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
  • Keterangan rencana kegiatan:
  • untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
  • untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
  • Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha.
  • Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.
  • Izin Prinsip Perubahan;
  • Mengisi formulir permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp. 6.000., dan disertai cap perusahaan.
  • Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan;
  • Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
  • data pendukung untuk perubahan:
  • Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS dan buti pemesanan nama;
  • Alamat perusahaan, melampirkan surat keterangan domisili perusahaan/Perjanjian sewa menyewa/Akta Jual Beli/Sertifikat HGB;
  • NPWP, melampirkan NPWP baru;
  • Ketentuan bidang usaha, melampirkan diagram alir produksi/uraian kegiatan usaha;
  • Penyertaan dalam modal perseroan dan permodalan, melampirkan:
  • Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-waarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham);
  • Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-waarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham);
  • Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta Jika Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
  • Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
  • Bukti diri pemegang saham baru.
  • Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
  • Sumber pembiayaan, melampirkan
  • mengisi alasan perubahan sumber pembiayaan;
  • neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba ditanam kembali;
  • Luas tanah, melampirkan alasan perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan;
  • Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan.
  • tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
  • hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
  • Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa;
  • Dalam hal permohonan penyesuaian, perusahaan cukup melampirkan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan yang akan diajukan penyesuaiannya
  • Izin Prinsip Perluasan;
  • Mengisi formulir permohonan izin prinsip perluasan penanaman modal yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp. 6.000., dan disertai cap perusahaan.
  • Rekaman identitas direktur dan rekaman identitas para pemegang saham
  • Rekaman NPWP perusahaan, NPWP direktur dan NPWP para pemegang saham
  • Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada
  • Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
  • Keterangan rencana kegiatan:
  • untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
  • untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
  • Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan:
  • Circular Resolution Of The Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-waarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham);
  • surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta. Jika Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
  • Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
  • bukti diri pemegang saham baru;
  • Akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.
  • Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
  • Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;
  • Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali;
  • Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
  • Hasil pemeriksaan lapangan; dan
  • Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.
  • Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
  • Mengisi formulir permohonan izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp. 6.000., dan disertai cap perusahaan.
  • Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:
  • rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
  • rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
  • kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
  • surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS/ Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
  • surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
  • tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir.
  • Kesepakatan penggabungan perusahaan (merger plan) yang disetujui oleh para pihak(merging company dan surviving company);
  • Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
  • Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.
    1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office;
    2. Petugas Back Office melakukan proses pengolahan Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Izin Investasi / izin prinsip penggabungan perusahaan
    3. Kepala Dinas melakukan proses pemeriksaan Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Izin Investasi / izin prinsip penggabungan perusahaan, apabila tidak sesuai dengan berkas di kembalikan untuk perbaikan, apabila sudah sesuai melakukan pengesahan dan memparaf berkas
    4. Tata Usaha melakukan pengarsipan dan penomoran
    5. Loket pengambilan Izin menyerahkan Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Izin Investasi ke pemohon / izin prinsip penggabungan perusahaan
    5 Hari kerja

    Jangka waktu Izin Prinsip Penanaman Modal adalah selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

    Tidak dikenakan biaya retribusi untuk mengurus Izin Prinsip Penanaman Modal melainkan dalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga.

    1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
    2. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
    3. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
    4. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.

    Layanan Lain

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei