Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon/Penangung Jawab

WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi dan Seluruh Pemegang Saham (Fotokopi)

WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor

NPWP Perusahaan, Direksi dan Seluruh Pemegang Saham (Fotokopi)

Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa dan pemberi kuasa

Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa dan pemberi kuasa

Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)

(Fotokopi) SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh

Kemenkunham, jika PT dan Yayasan

Kementrian, jika Koperasi

Pengadilan Negeri, jika CV

Rekaman perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Kementerian/Lembaga/ Dinas terkait yang telah dimiliki;

Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) + KTP tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) Fotokopi persetujuan pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau salinan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Fotokopi persetujuan pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau salinan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Tanda Terima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online BKPM untuk periode terakhir

Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan yang terdiri dari :

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Bukti Perjanjian sewa-menyewa tanah/ dan atau gedung bangunan (jika menyewa)

1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office;
2. Petugas Back Office melakukan proses pengolahan Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Izin Investasi / izin prinsip penggabungan perusahaan
3. Kepala Dinas melakukan proses pemeriksaan Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Izin Investasi / izin prinsip penggabungan perusahaan, apabila tidak sesuai dengan berkas di kembalikan untuk perbaikan, apabila sudah sesuai melakukan pengesahan dan memparaf berkas
4. Tata Usaha melakukan pengarsipan dan penomoran
5. Loket pengambilan Izin menyerahkan Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Izin Investasi ke pemohon / izin prinsip penggabungan perusahaan

5 Hari kerja

Jangka waktu Izin Usaha Penanaman Modal adalah selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

Tidak dikenakan biaya retribusi untuk mengurus Izin Usaha Penanaman Modal melainkan dalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga.

Izin Usaha Penanaman Modal

1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
2. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
3. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
4. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.