Nomor Induk Berusaha (NIB)



  • Perorangan: 1. KTP Elektronik yang masih berlaku; 2. NPWP Perorangan yang valid (Valid atau tidaknya NPWP bisa dicek di portal Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP), 3. Alamat email/surel.
  • Badan Usaha: 1. KTP penanggungjawab perusahaan; 2. Nomor Akta Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha bagi badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, / badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; 4. NPWP Pelaku Usaha Non Perseorangan yang valid (Valid atau tidaknya NPWP bisa dicek di portal Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP); 5. NPWP Perusahaan; 6. Alamat email perusahaan.
    1. 1. Pelaku usaha datang langsung ke DPMPPSTP dan mohon bantuan operator untuk akses OSS serta harus mengisi dan melengkapi komponen data perusahaan pada form data perusahaan ; 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid. Valid atau tidaknya NPWP perorangan/non perorangan bisa di cek di portal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Pengisian NPWP hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang telah memilikinya 2. Nama Badan Usaha dan/atau Nomor Pengesahan Akta Pendirian atau Nomor Pendaftaran Badan Usaha (Pelaku usaha memasukkan nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian / nomor pendaftaran badan usaha) 3. Jenis Bidang Usaha (termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/ KBLI) Pelaku usaha menentukan jenis bidang usaha yang diminati dan berada di wilayah negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 4. Informasi Dasar Perusahaan Pelaku usaha melengkapi informasi dasar perusahaan, termasuk nomor kontak, alamat domisili dan/atau alamat surat elektronik badan usaha. (sebagian informasi dasar perusahaan telah disediakan di form melalui sistem AHU Online). 5. Jenis Penanaman Modal Pelaku usaha menentukan jenis penanaman modal apa yang akan dilakukan, baik penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal luar negeri. 6. Negara Asal Penanaman Modal Dalam hal jenis penanaman modal pelaku usaha terdapat penanaman modal asing maka, pelaku usaha memberikan keterangan mengenai dari negara mana jumlah modal tersebut berasal 7. Besaran Rencana Penanaman Modal Pelaku usaha memberikan keterangan mengenai berapa jumlah modal yang akan diinvestasikan 8. Pemegang Saham Pelaku usaha melengkapi informasi mengenai jumlah dan komposisi pemegang saham. (sebagian data mengenai pemegang saham telah disediakan di form melalui sistem AHU Online 9. Lokasi usaha Pelaku usaha menentukan tempat kegiatan usaha akan dilaksanakan 10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Pelaku usaha menentukan rencana penggunaan tenaga kerja yang terdiri dari jumlah dan komposisi tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing 11. Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau Fasilitas Lainnya Bagi pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha dapat menentukan fasilitas usaha yang dibutuhkan 12. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha Pelaku usaha memasukkan NIK individu yang bertanggungjawab atas pengurusan badan usaha.
    1 Jam

    Lamanya 1 jam setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran

    Tidak dikenakan biaya untuk mengurus NIB

    1. Secara online melalui media social, website, sms dan telepon melalui call center DPMPPTSP
    2. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
    3. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
    4. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
    5. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.

    Layanan Lain

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei