Pengesahan peraturan perusahaan



  • PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP
  • Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga)
  • Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) (Jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB
  • Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) (Jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB
  • Surat Pernyataan dari Perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila buruh/pekerja mendirikan SP/SB
    1. Pemohon menyampaikan surat Permohonan
    2. Staf menerima Surat Permohonan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas
    3. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang dilanjutkan kepada Kepala Seksi untuk memproses permohonan
    4. Kepala Seksi meneliti permohonan dan berkas berkas kelengkapannya.
    5. Apabila telah dianggap memenuhu syarat untuk diberikan pengesahan, maka dibuatkan konsep pengesahan.
    6. Konsep pengesahan disampaikan ke Kepala Bidang untuk diparaf kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangan.
    7. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas diserahkan ke pemohon melalui Loket pengambilan Izin
    5 Hari kerja

    Jangka waktu   Rekomendasi Passpor  adalah selambat-lambatnya 5(lima) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

    Tidak dikenakan biaya retribusi untuk mengurus  Pengesahan Peraturan Perusahaan

  • Pengesahan Peraturan Perusahaan
    1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
    2. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
    3. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
    4. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei