Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman



  • • Rekomendasi ruang dari BKPRD Kabupaten Tabanan
  • • Fotocopy KTP Pemohon yang dilegalisir
  • • Proposal kegiatan yang dilengkapi dengan gambar rencana pengembangan perumahan
  • • Fotocopy hak atas tanah yang dimohon atau surat keterangan pengukuran (gambar ukur) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
  • • Surat keterangan (persetujuan) dari Bendesa Adat di lokasi pengakaplingan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat
  • • Surat keterangan (persetujuan) dari Pekaseh/Kelian di lokasi pengkaplingan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat
  • • Fotocopy akta pendirian bagi badan hukum yang dilegalisir
  • • Fotocopy NPWP perorangan/badan hukum yang dilegalisir
  • • Persetujuan penyanding
    1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office
    2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persayaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan kemudian menyerahkan kepada Seksi Verifikasi Berkas
    3. Petugas Seksi Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan ijin. Permohonan ijin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan, sedangkan permohonan ijin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Seksi Verifikasi Lapangan dengan membuat jadwal pengecekan lokasi
    4. Berdasarkan penjadwalan cek lokasi yang sudah ditetapkan, Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaaan lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen permohonan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan melalui Front Office, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan yang sudah sesuai dengan dokumen permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Penetapan untuk ditindak lanjuti
    5. Kasi Penetapan berdasarkan BAP Tim Teknis yang sudah memenuhi persyaratan teknis lapangan melanjutkan dengan penerbitan surat ijin dan dilanjutkan ke Kepala Bidang Pelayanan Perijinan
    6. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan meneliti dan memberi paraf penerbitan surat ijin, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas
    7. Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Pengkaplingan Tanah
    8. Surat Izin Pengkaplingan Tanah yang sudah ditandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada petugas loket pengambilan ijin
    9. Petugas Loket pengambilan ijin memberitahukan kepada pemohon ijin untuk mengambil Surat Izin Pengkaplingan Tanah dan membayar Sumbangan Pihak Ketiga untuk Surat Izin Pengkaplingan Tanah yang sudah ditandatangani
    5 Hari kerja

    Lamanya proses penyelesaian Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)  adalah 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persayaratannya secara lengkap dan benar.

    Tidak dikenakan biaya retribusi untuk mengurus surat izin Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman melainkan dalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga

  • Surat Izin Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman
    1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
    2. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
    3. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
    4. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei