Persetujuan prinsip membangun (ppm)



  • Foto copy KTP/Keterangan Domisili
  • Foto copy Surat bukti kepemilikan Tanah/ Sertifikat;
  • Surat Persetujuan Perbekel yang disahkan oleh Ketua BPD;
  • Berita Acara sosialisasi yang diketahui oleh Kelian Dinas,Kelian Adat,Bendesa Adat,Perbekel dan Camat ;
  • Surat Pernyataan Penyanding yang diketahui oleh Perbekel dan Camat;
  • Surat Pernyataan dukungan dari adat setempat yang diketahui oleh Perbekel dan Camat;
  • Surat Pernyataan dukungan dari Subak setempat yang diketahui oleh Perbekel dan Camat;
  • Rekomendasi Informasi Tata Ruang Kabupaten Tabanan
  • Sketsa situasi / lokasi tanah.
    1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office;
    2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persayaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan kemudian menyerahkan kepada Seksi Verifikasi Berkas;
    3. Petugas Seksi Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan ijin. Permohonan ijin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan, sedangkan permohonan ijin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Seksi Verifikasi Lapangan dengan membuat jadwal pengecekan lokasi;
    4. Berdasarkan penjadwalan cek lokasi yang sudah ditetapkan, Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaaan lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen permohonan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan melalui Front Office, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan yang sudah sesuai dengan dokumen permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Penetapan untuk ditindak lanjuti;
    5. Kasi Penetapan berdasarkan BAP Tim Teknis yang sudah memenuhi persyaratan teknis lapangan melanjutkan dengan penerbitan surat ijin dan dilanjutkan ke Kepala Bidang;
    6. Kepala Bidang meneliti dan memberi paraf penerbitan surat ijin, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas;
    7. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
    8. Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) yang sudah ditandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada petugas loket pengambilan ijin;
    9. Petugas Loket pengambilan ijin memberitahukan kepada pemohon ijin untuk mengambil Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dan membayar Sumbangan Pihak Ketiga untuk Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) yang sudah ditandatangani.
    5 Hari kerja

    Jangka waktu Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) adalah selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

    Tidak dikenakan biaya retribusi untuk mengurus Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)  melainkan dalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga.

  • Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)
    1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
    2. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
    3. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
    4. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei