Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


IPP - SKM -

Rekomendasi Kesesuaian denga Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk (IUP, IUP-P, IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • IUP-B DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : 1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Copy Izin Gangguan (HO) 4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 2. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten 3. Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat 4. Izin Lingkungan dari Bupati 5. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 6. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar (format lamp XIII) 7. 10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI) Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20i luas areal. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan. IUP-P DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : 1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Copy Izin Gangguan (HO) 4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 5. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) 6. Rencana Kerja pembangunan pengolahan 8. Izin Lingkungan dari Bupati 9. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan (format lamp XIII) 10. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten 12. Bukti kepemilikan kebun sendiri MEMILIKI KEBUN SENDIRI 20I KAPASITAS Dilengkapi dengan : 1. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan (format lamp IV) TIDAK MEMILIKI KEBUN SENDIRI Dilengkapi dengan : a. Pernyataan ketidaktersediaan lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten b. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan koperasi pekebun (format lamp IV) c. Pernyataan kesediaan melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun IUP DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN : 1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM 2. NPWP 3. Izin Gangguan (HO) 4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000 5. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan 6. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII) 7. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar 8. Izin Lingkungan dari Bupati 9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X) 10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI) 11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20I LUAS AREAL Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 23, juga dilengkapi dengan : Pasal 15 1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20i luas areal 2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.
  • Membawa Persyaratan lengkap dan benar
  • Ajukan persyaratan melalui bagian informasi
  • Petugas akan melakukan pengecekan berkas, jika sudah benar dan lengkap maka akan dilanjutkan pada bagian pemrosesan
  • Jika berkas belum benar dan lengkap, petugas akan mengembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
  • Jika sudah benar dan lengap, petus pemrosesan akan melakukan penginputan izin yang akan diterbitkan
  • Petugas melakukan pencetakan izin
  • Petugas memberikan Surat Izin yang sudah dicetak dan diberikan ke bagian informasi
  • Petugas informasi akan menyampaikan / memberikan Surat Izin yang telah dikeluarkan oleh DPMPPTK Mukomuko ke pemohon
7 Hari

Proses penyelesaian selama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya persyaratan lengkap dan benar

Tidak dipungut biaya

  • Surat Rekomendasi Kesesuaian denga Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk (IUP, IUP-P, IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur
  • Telp/Fax. (0737) 71641

    email : dpmppttk@gmail.com

    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Rekomendasi Kesesuaian denga Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk (IUP, IUP-P, IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BERSERTIFIKAT

    Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Bagi WBP Di Lapas Gintung

    27/09/2020

    PEMBERIAN EXTRA FOODING BAGIS RESIDEN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL DI LAPAS GINTUNG

    Pemberian Extra Fooding bagi Residen Rehabilitasi Medis dan Sosial

    27/09/2020

    Kalapas Kotabumi Berikan Himbauan Kampanye Nasional Pencegahan Covid-19

    Waspada Corona. Lindungi Diri, Lindungi Negeri.

    26/09/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Rekomendasi Kesesuaian denga Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk (IUP, IUP-P, IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur"

    Layanan Terkait

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei