IPP - SKM -

Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penanggulangan Masalah dan Kesejahteraan Sosial

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • Pekerja Sosial Profesional - Usia 18 – 59 tahun - Telah mengikuti berbagai bimbingan dan pelatihan bidang kesejahteraan sosial dan mendapatkan sertifikasi - Adanya minat untuk mengabdi dan bekerja di bidang kesejahteraan sosial atas dasar sukarela, rasa terpanggil dan kesadaran sosial. - bekerja di lembaga swasta - Bukan sebagai pegawai negeri di kementerian sosial ataupun instansi sosial provinsi, kabupaten/kotamadya
  • Perkerja Sosial Masyarakat - Usianya antara 18 – 59 tahun. - Telah mengikuti berbagai bimbingan dan pelatihan bidang kesejahteraan sosial. - Adanya minat untuk mengabdi dan bekerja dibidang kesejahteraan sosial atas dasar sukarela, rasa terpanggil dan kesadaran sosial. - Sebagai tokoh atau ditokohkan masyarakat. - Pendidikan minimal SLTP.
  • Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana : - Generasi muda berusia 18 – 40 tahun - Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana - Bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - Setia dan taat pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Tahun 1945
  • Organisasi Sosial Kriteria : - Mempunyai nama, struktur, dan alamat organisasi yang jelas - Mempunyai pengurus dan program kerja - Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum - Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang usaha kesejahteraan sosial
  • Karang Taruna Kriteria : - Organisasi sosial kepemudaan dan berkedudukan di desa/keluarahan. - Mempunyai nama, alamat, struktur
  • Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
  • Dunia Usaha - Bergerak di bidang produksi barang/jasa - Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum - Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang usaha kesejahteraan sosial

  • KOORDINASI : Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan : 1. Oleh Daerah, dikoordinasikan oleh Gubernur 2. OPD berkaitan dengan bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan Dinas. 3. Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial dan dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri. 4. Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial; b. membina organisasi/lembaga sosial; c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial; d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
2 Bulan

Dilakukan rapat Koordinasi pada Bulan Januari dan Desember
 
Rp. 0 (Gratis)
  • Pengembangan pola kerjasama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan tinggi dan Dunia Usaha, Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi, Dukungan Akses Informasi Peluang Pasar Hasil Usaha dan Bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  • Subbagian PMKS, PSKS dan Penanggulangan Bencana Bagian Penanggulangan dan Masalah dan Pemberdayaan Sosial 
    Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
    SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

    Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
    No.Telp 4233347 ext. 320
    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penanggulangan Masalah dan Kesejahteraan Sosial"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Rutan Purworejo dan LPKA Kutoarjo Berlatih Kesamaptaan dan Penanggulangan Huru-Hara Bersama

    PURWOREJO- Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi prgawai LPKA Kutoarjo dan Rutan Purworejo khususnya di bidang pengamanan, diadakan pelatihan kesamaptaan dan penanggulangan huru hara. Kali ini LPKA Kutoarjo berkolaborasi dengan Rutan

    25/09/2020

    BANJAR SARI SIAP JUARA LOMBA UP2K TINGKAT PROVINSI

    Desa Banjar Sari dalam event lomba UP2K di tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 ini telah mengadakan persiapan sangat maksimal, mulai administrasi, persiapan tempat hingga pameran kerajinan yang akan ditampilkan.

    25/09/2020

    Kapolda Sumsel Bersama Bupati Banyuasin Resmikan Pol sub sektor Muara Sugihan

    Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Prof,Dr Eko Indra Heri,S,.M.M disampingi Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH secara resmi meresmikan Pol sub Sektor Muara Sugihan.

    25/09/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penanggulangan Masalah dan Kesejahteraan Sosial"

    Layanan Terkait

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei