Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso


IPP - SKM 81.24

Izin Usaha Perkebunan

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • Mengisi formolir
  • Fotocopy KTp
  • Fotocopy NPWP
  • Fotocopy izin lokasi
  • Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan pro jatim dan gubernur jatim untuk IUP-P yang diterbitkan Bupati
  • Jaminan pasokan bahan baku
  • Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
  • Izin lingkungan
  • Fotocopy akta pendirian usaha
  • Pernyataan kesediaan kemitraan
  • Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan
  • a. Mengambil no antrian b. Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen permohonan
Tidak dipungut biaya
  • Izin Usaha Perkebunan
  • Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Izin Usaha Perkebunan"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Realisasi BLT-DD Celukan Bawang Gelombang II

    Sebanyak, 145 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Celukan Bawang terima Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Gelombang II Tahap ke III yang berlangsung pada hari ini, Selasa 29 September 2020

    30/09/2020

    Verifikasi dan Validasi Usulan DTKS Desa Banyupoh

    Kepala Seksi Sosial dan Budaya Kecamatan Gerokgak (I Made Suardana,S.Pd) menghadiri rapat Musyawarah Desa (MUSDES) terkait verifikasi dan validasi serta penetapan usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Banyupoh yang dilaksanakan di Aula Kant

    30/09/2020

    Musyawarah Desa Banyupoh

    Bertempat di Kantor Perbekel Banyupoh, Fungsional Umum Seksi Pemerintahan Kecamatan Gerokgak (I Made Sulandra,S.Sos) menghadiri Musyawarah Desa (MUSDES) penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banyupoh yang menjadi Peraturan Desa tentang R

    30/09/2020
    Berita lainnya
    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei