Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember


IPP - SKM -

Standar Pelayanan Surat Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (IPLPKS)

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • Membuat formulir permohonan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  • Fotocopy Akta dan Keputusan pengesahan pendirian dan perubahan
  • Daftar riwayat Hidup penanggungjawab IPLPKS yang tercantum dalam akta pendirian
  • Fotocopy KTP penanggungjawab IPLPKS
  • Pasphoto warna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar (background merah)
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
  • Fotocopy tanda bukti kepemilikan atau sewa sarana prasarana kantor dan tempat pelatihan (minimal 3 tahun, dilengkapi pejanjian sewa menyewa)
  • Keteranga Domisili dari Kelurahan/ Desa dilengkapidenah lokasi
  • Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
  • Daftar Riwayat Hidup Instruktur bersertifikasi kompetensi
  • Daftar sarana prasarana pelatihan sesuaidengan program elatihhan yang akan diselenggarakan
  • Program kerja IPLPKS dan rencan pembiayaan selama 3 tahun
  • Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan (kurikulum dan silabus)
  • Kapasitas pelatihan per tahun

  • Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
  • Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
  • Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB) oleh petugas Front Office (FO), validasi berkas permohonan oleh petugas Back Office (BO).
  • Back Office (BO) membuat surat pengantar kepada Dinas Terkait untuk dapat memberikan rekomendasi dari izin sesuai dengan permohonan.
  • Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim Teknis Tinjau Lapangan atau dokumen/data yang ada tim teknis memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi
  • Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan
  • Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan atau Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas
  • Pemohon bisa mengambil SK Izin dimaksud dengan menunjukkan bukti Tanda Terima Berkas (TTB) kepada Petugas pengambilan, petugas memberikan penomoran register dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon
1 Hari kerja

Satu Hari Kerja 

  • Surat Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (IPLPKS)
  • Telp. DPMPTSP: 03314431707, WA. DPMPTSP: 081322350994

    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Standar Pelayanan Surat Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (IPLPKS)"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    TUNJUKKAN SEMANGAT NASIONALISME, AYO... KITA KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

    Bupati Banyuasin H. Askolani ajak masyarakat untuk memasang bendera merah putih

    04/08/2020

    Tatanan Kehidupan Bali Era Baru (New Normal)

    Rabu, 1 Juli 2020. Bertempat di Ruang Rapat Nithi Sabha Kantor Camat Gerokgak, Camat Gerokgak Made Juartawan, S.STP, MM bersama Perbekel se- Kecamatan Gerokgak, dan Plt. Kasi Pelayanan Umum Terpadu Kecamatan Gerokgak mengikuti video conference bersama Bap

    04/08/2020

    Inovasi Gunung Lawu KPP Pratama Karanganyar

    Selain merupakan nama Gunung di wilayah Karanganyar, KPP Pratama Karanganyar juga menggunakan nama Lawu sebagai salah satu nama dari inovasi pelayanannya. Inovasi Gunung Lawu merupakan layanan edukasi kepada Wajib Pajak Usahawan yang baru mendaftarkan dir

    04/08/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Standar Pelayanan Surat Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (IPLPKS)"

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei