DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU


IPP - SKM -

Izin Prinsip Penanaman Modal

  • Membuat surat permohonan pengajuan surat izin prinsip ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6000,-
  • Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan KTP pemegang saham ( bagi PT ) beserta nomor Handphone ;
  • Fotocopy akta pendirian dan perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum ( khusus PT, ada pengesahan dari Kemenkumham RI dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri )
  • Fotocopy NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) perusahaan dan pemegang saham
  • Keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan flowchart
  • Rekomendasi dari instansi lain bila dipersyaratkan
  • Bukti/ keterangan lainnya ( apabila diperlukan )
  • Semua dokumen dibuat rangkap 3 ( tiga ).

  • Pemohon mengisi formulir sesuai contoh dan menerima penjelasan dari Customer Service (CS)
  • Front Office (FO) memastikan kebenaran formulir beserta berkas kelengkapannya yang dituangkan pada lembar checklist.
  • Front Office (FO) memberikan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon.
  • Front Office (FO) menyerahkan lembar checklist beserta berkas kepada Kasi Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  • Kasi Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memverifikasi lembar checklist dan berkas kemudian membubuhkan paraf sebagai tanda kelengkapan dan kebenaran berkas.
  • Kasi Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyerahkan lembar checklist yang telah diparaf dan berkas kepada Back Office.
  • Back Office menerima berkas dan lembar checklist yang telah diparaf untuk selanjutnya membuat naskah surat izin prinsip penanaman modal.
  • Back Office menyerahkan naskah surat izin beserta kelengkapan berkas kepada Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk diteliti kebenaran naskah surat izin.
  • Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal membubuhkan paraf pada naskah surat izin selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.
  • Kepala Bidang Penanaman Modal membubuhkan paraf pada naskah surat izin kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  • Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani naskah Surat Izin.
  • Front Office mencatat, memberikan nomor registrasi dan memberi stempel pada penetapan surat izin.
  • Front Office menyerahkan surat izin disertai tanda terima kepada pemohon
120 Jam

Jam kerja hari Senin s.d. Kamis: 07.00 - 16.00 WIB.

Jam kerja hari Jum’at: 07.00 - 11.00 WIB.

Tidak dipungut biaya
  • Surat Izin Prinsip Penanaman Modal
  • Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Izin Prinsip Penanaman Modal"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Bea Cukai Bandung bersama APKB Berbagi

    (Bandung, 03 Juli 2020) Berbagi adalah bentuk lain dari rasa bersyukur. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri.

    03/07/2020

    Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM di Balitbangkumham

    Hari ini Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI datang untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM) yang sudah dilaksanakan Balitbangkumham

    03/07/2020

    Seluruh Pegawai Balitbangkumham Mengikuti Kegiatan Upacara Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila Melalui Televisi dan LIve Streaming Youtube

    Seluruh pegawai Balitbangkumham mengikuti kegiatan Upacara Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila melalui televisi dan live streaming Youtube.

    03/07/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Izin Prinsip Penanaman Modal"