Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


IPP 3.64 SKM -

Izin Usaha Industri

  • Mengisi formulir bermaterai cukup
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur dan Komisaris bagi Perusahaan Berbadan Hukum, dengan menunjukkan aslinya
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum dan Surat Pengesahan Akta Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM yang telah dilegalisir pejabat berwenang
  • Fotokopi IMB, dengan menunjukkan aslinya
  • Fotokopi Serttifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang
  • Apabila tempat usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa
  • Fotokopi Izin Lingkungan yang telah dilegalisir pejabat berwenang
  • Surat pernyataan kesanggupan/persetujuan menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
  • Petugas Loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikantanda terima permohonan Izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya
  • Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian
  • Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, menyerahkan permohonan izin kepada Tim Teknis untuk dimintakan rekomendasi
  • Untuk permohonan Izin yang sudah mendapatkan Rekomendasi dari Tim Teknis atau daftar ulang yang sudah diproses oleh Petugas DPMPTSP yang membidanginya dicetakkan Keputusan Izinnya
  • Kepala Bidang Pelayanan Perizinan memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan Izin dengan persyaratan Izin di berkas permohonan dan Rekomendasi dari Tim Teknis, untuk kemudian memberi paraf Keputusan Izin
  • Kepala DPMPTSP menandatangani Keputusan Izin yang telah diberi paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
  • Sekretaris DPMPTSP mengadministrasikan permohonan Izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
  • Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir dan Pengarsipan : a. Memberi Nomor Keputusan Izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP; b. Memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Sekretaris DPMPTSP atas nama Kepala DPMPTSP; c. Menyimpan berkas permohonan
  • Petugas Pengambilan Izin, menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta Pemohon untuk menyerahkan tanda terima permohonan
5 Hari kerja

Waktu Penyelesaian izin
a. waktu penyelesaian izin 5 (lima) hari kerja;
b. waktu penyelesaian daftar ulang Izin 2 (dua) hari kerja.
Tidak dipungut biaya
  • SK Izin Usaha Indistri
  • email : dpmptsp.malkot@gmail.com
    telp : (0341) 751942
    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Izin Usaha Industri"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Bea Cukai Bandung bersama APKB Berbagi

    (Bandung, 03 Juli 2020) Berbagi adalah bentuk lain dari rasa bersyukur. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri.

    03/07/2020

    Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM di Balitbangkumham

    Hari ini Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI datang untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM) yang sudah dilaksanakan Balitbangkumham

    03/07/2020

    Seluruh Pegawai Balitbangkumham Mengikuti Kegiatan Upacara Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila Melalui Televisi dan LIve Streaming Youtube

    Seluruh pegawai Balitbangkumham mengikuti kegiatan Upacara Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila melalui televisi dan live streaming Youtube.

    03/07/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Izin Usaha Industri"