Rumah Sakit Sultan Muhammad Jamaludin I


IPP - SKM -

Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • a. Pasien Umum : Membawa KTP/tanda pengenal Lainnya
  • Psaien BPJS 1. Membawa surat rujukan (Jika Merupakan Rujukan) 2. Membawa KTP/tanda pengenal lainnya 3. Kartu Berobat RSUD (jika sudah pernah berobat di RSUD) 4. Kartun BPJS Kesehatan
  • c. Pasien dengan tanpa identitas : berdasarkan surat keterangan oleh pihak kepolisian atau dinas sosial
  • Pasien tiba di gedung IGD langsung dibawa ke ruang pemeriksaan Triase untuk menentukan derajat kegawat daruratannya ?keluarga pasien mendaftarkan pasien di loket pendaftaran ??kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga IGD ??jika keadaan pasien tidak gawat darurat ??pasien boleh pulang jika pasien memerlukan penanganan selanjutnya ??pasien dimasukan ke dalam ruang observasi ??setelah dilakukan pemeriksaan lengkap ??pasien di masukan ke ruang rawat inap.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat  Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Tarif pemeriksaan Dokter Umum : Rp. 30.000,

Tarif Konsultasi Dokter Spesialis : Rp. 40.000

Pasien BPJS : Gratis)

Pelayanan Rawat Darurat : Rp. 20.000

  • Pengaduan dapat disampaikan melalui :
  1. Kotak Saran Rawat Jalan (di bagian farmasi) dan Rawat Inap
  2. Email : rsdusmjpkku@gmail.com
  3. SMS Pengaduan No HP : 089529105943
  • Menerima keluhan/pengaduan
  • Mencatat keluhan di buku register keluhan
  • Memilah keluhan/pengaduan yang masuk
  • Meneliti pengaduan agar dapat ditindak lanjuti
  • Memastikan keluhan pelanggan tersebut bukan keluhan berulang dan sudah tercatat dalam buku register keluhan.
  • Alur Pengaduan
  1. Menerima pengaduan
  2. Melakukan pencatatan pengaduan
  3. Mengelola pengaduan
  4. Analisis Kasus
  5. Tindak Lanjut Penangan Kasus
  6. Penyelesaian kasus
  7. Penyelesaian tuntutan hukum jika ada (tergantung Kasus)
  8. Memimalisasi dampak negative dari pemberitaan
  9. Melakukan upaya pendekatan kepada keluarga untuk menjelaskan posisi kasus (pelaksananya adalah kepala ruangan didampingi oleh customer service)
  10. Apabila penjelasan tidak dapat diterima oleh keluarga pasien, maka langkah selanjutnya :
    1. Merespon langkah yang dilakukan oleh keluarga pasien dan kuasa hukum sesuai tuntutan yang akan dilakukan
    2. Bila tuntutan dilakukan melalui litigasi maka dilakukan langkah persiapan litigasi sesuai dengan SPO
  11. Bila ada kesepakatan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, maka kasus diselesaikan secara damai

Setelah ada kesepakatan perdamaian, segera membuat akta perdamaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikan Rating

Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat"

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Berita Instansi

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jumat, 18 September 2020. Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

22/09/2020

Desa Banjar Sari Wakili Banyuasin Pada Lomba UPPK Tingkat Provinsi

Kunjungan Tim Penilai Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP 2K) Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2020 dilaksanakan di Desa Banjar Sari, Kecamatan Pulau Rimau

22/09/2020

Apel pagi kantor imigrasi baubau

https://www.instagram.com/p/CFYaU8qjle-/

22/09/2020
Berita lainnya

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat"

Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei