IPP - SKM 82.7

Penerbitan Surat Izin Gangguan /HO

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000
  • Fotocopy KTP
  • Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun terakhir
  • Surat Keterangan Domisili Usaha
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga yang diketahui oleh RT/RW dan Lurah setempat yang Menimbulkan Gangguan
  • Surat Perjanjian (Pernyataan) diatas materai Rp. 6.000 apabila meggunakan gedung/Bangunan milik orang lain
  • Pengajuan berkas pengajuan permohonan diloket pelayanan
  • Pemeriksaan berkas
  • Pemeriksaan Lokasi/Lapangan
  • Proses SK/Izin
  • Penetapan Biaya/Retribusi
  • Penyerahan SK/Izin
3 Hari

Setelah berkas dinyatakan lengkap
Berdasarkan hitgh sesuai Perda
  • Pemberian Surat Izin Ganggun / HO untuk usaha perorangan dengan skala usaha makro
  • Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Izin Gangguan /HO"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Kegiatan Rutinitas Apel Pagi setiap hari Senin

    Dalam penyampaian kordinator pemimpin apel pagi yang di pimpim oleh asisten 1 Setda kabupaten banyuasin III menyampaikan bahwa kegiatan rutinitas ini harus di ikuti yang dapat penigkatan disiplin kerja pada Lingkungan Sekretariat Daerah, dan mengingatkan

    25/01/2021

    BBUSKP Menghadiri Undangan Rekonsiliasi E-Monev secara Virtual

    Jakarta - (19/01) Laporan E-Monev merupakan salah satu bentuk pengendalian anggaran.

    25/01/2021

    Karantina Pertanian Uji Standar Terus Fasilitasi Peningkatan Ekspor Sarang Burung Walet

    Di masa pandemi Covid-19, jumlah pengujian sarang burung walet di Karantina Pertanian Uji Standar (BBUSKP) justru meningkat secara signifikan.

    25/01/2021
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Izin Gangguan /HO"

    Layanan Terkait

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei