Pemerintah Kab. Sumedang


IPP - SKM -

Rekomendasi pembuatan BPJS Kesehatan Mandiri bagi masyaralat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • membawa surat keterangan miskin/ tidak mampu dari Desa yang di tanda tangani oleh Desa/ Kades, diketahui oleh Camat dengan di lampiri surat pengantar dari RT dan RW
  • Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP),
  • struk pembayaran listrik (maksimal tariff daya 900 VA)
  • Masyarakat membawa surat keterangan miskin/ tidak mampu dari Desa yang di tanda tangani oleh Desa/ Kades, diketahui oleh Camat dengan di lampiri surat pengantar dari RT dan RW, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), struk pembayaran listrik (maksimal tariff daya 900 VA)
  • Berkas diperiksa/ diverifikasi oleh petugas sesuai/ tidak biodatanya dan masuk kriteria keluarga miskin atau tidak (Pemeriksaan 5 Menit)
  • Apabila sudah sesuai dan lengkap berkasnya, maka langsung dibuatkan surat rekomendasi (Pembuatan 5 Menit)
15 Menit

Masyarakat membawa surat keterangan miskin/ tidak mampu dari Desa yang di tanda tangani oleh Desa/ Kades, diketahui oleh Camat dengan di lampiri surat pengantar dari RT dan RW, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), struk pembayaran listrik (maksimal tariff daya 900 VA)

- Berkas diperiksa/ diverifikasi oleh petugas sesuai/ tidak biodatanya dan masuk kriteria keluarga miskin atau tidak (Pemeriksaan 5 Menit)

Apabila sudah sesuai dan lengkap berkasnya, maka langsung dibuatkan surat rekomendasi (Pemeriksaan 5 Menit)
 
Tidak dipungut biaya
  • Rekomendasi pembuatan BPJS Kesehatan
  • Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Rekomendasi pembuatan BPJS Kesehatan Mandiri bagi masyaralat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Lapas Kotabumi Laksanakan Rapid Test

    Lapas Kotabumi laksanakan Rapid Test

    23/09/2020

    Aplikasi Sistem Informasi Wajib Lapor (SIWALA) bagi Klien Bapas Banjarmasin

    Aplikasi Sistem Informasi Wajib Lapor (SIWALA) mempermudah Klien Pemasyarakatan.

    23/09/2020

    Bupati Buka Rapat Koordinasi OPD Banyuasin

    Bupati Banyuasin H. Askolani, SH.,MH didampingi Wabup H. Slamet dan Sekda Banyuasin Dr. HM. Senen Har membuka rapat koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin, acara ini diselenggarakan di Gedung Graha Sedulang Setudung

    23/09/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Rekomendasi pembuatan BPJS Kesehatan Mandiri bagi masyaralat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran"

    Layanan Terkait

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei