Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


IPP - SKM -

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • Surat Usulan dari Menteri atau Pimpinan Lembaga;
  • Naskah Akademik dan Data Pendukungnya
  • Menteri atau Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan dalam bentuk berkas usulan dilengkapi dengan naskah akademik dan data pendukungnya ke Menteri PAN dan RB;
  • Menteri PAN dan RB memberikan disposisi kepada Deputi Bidang Kelembagaan
  • Deputi Bidang Kelembagaan mempelajari usulan lalu mendisposisikan kepada Asisten Deputi untuk melakukan telaahan/kajian/analisis lebih dalam;
  • Asisten Deputi beserta Staf melakukan proses uji kelengkapan naskah akademik dan data pendukungnya;
  • Apabila berkas persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan pada pengusul untuk dilengkapi;
  • Berkas yang lengkap akan ditelaah/dikaji/dianalisis Asisten Deputi beserta staf dan hasil telaahan akan disampaikan kepada Deputi Bidang Kelembagaan;
  • Apabila usul penataan kelembagaan cukup “krusial” memerlukan pertimbangan dan arahan khusus dari Menteri maka kajian disampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk mohon petunjuk;
  • Apabila usul penataan kelembagaan tidak cukup krusial maka usulan penataan kelembagaan tersebut akan dirapatkan oleh Deputi beserta staf dengan Instansi terkait, antara lain: Instansi Pengusul, LAN, BKN, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
  • Hasil rapat dengan Instansi terkait akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis oleh Asisten Deputi beserta staf dengan Instansi pengusul;
  • Deputi Bidang Kelembagaan meneliti dan mereview hasil pembahasan menandatangani Nota Dinas persetujuan dan memaraf konsep jawaban;
  • Apabila Instansi pengusul tidak menindaklanjuti hasil rapat dalam waktu 3 bulan maka usulan penataan kelembagaan dianggap dibatalkan. Pengusulan berikutnya dimulai dari tahap awal;
  • Penyampaian surat pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan kelembagaan oleh Menteri PAN dan RB kepada Instansi pengusul
45 Hari kerja

hari kerja

Tidak ada biaya/tarif

  1. Melalui konsultasi langsung;
  2. Melalui telepon;
  3. Melalui komunikasi secara elektronik (email) sesuai bidang tugasnya; dan
  4. Melalui sistem e-complaint dalam website menpan
Berikan Rating

Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "STANDAR PELAYANAN PENETAPAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH"

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Berita Instansi

Lapas Kotabumi Laksanakan Rapid Test

Lapas Kotabumi laksanakan Rapid Test

23/09/2020

Aplikasi Sistem Informasi Wajib Lapor (SIWALA) bagi Klien Bapas Banjarmasin

Aplikasi Sistem Informasi Wajib Lapor (SIWALA) mempermudah Klien Pemasyarakatan.

23/09/2020

Bupati Buka Rapat Koordinasi OPD Banyuasin

Bupati Banyuasin H. Askolani, SH.,MH didampingi Wabup H. Slamet dan Sekda Banyuasin Dr. HM. Senen Har membuka rapat koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin, acara ini diselenggarakan di Gedung Graha Sedulang Setudung

23/09/2020
Berita lainnya

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "STANDAR PELAYANAN PENETAPAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH"

Layanan Terkait

Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei