STANDAR PELAYANAN PENETAPAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH



  • Surat Usulan dari Menteri atau Pimpinan Lembaga;
  • Naskah Akademik dan Data Pendukungnya
    1. Menteri atau Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan dalam bentuk berkas usulan dilengkapi dengan naskah akademik dan data pendukungnya ke Menteri PAN dan RB;
    2. Menteri PAN dan RB memberikan disposisi kepada Deputi Bidang Kelembagaan
    3. Deputi Bidang Kelembagaan mempelajari usulan lalu mendisposisikan kepada Asisten Deputi untuk melakukan telaahan/kajian/analisis lebih dalam;
    4. Asisten Deputi beserta Staf melakukan proses uji kelengkapan naskah akademik dan data pendukungnya;
    5. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan pada pengusul untuk dilengkapi;
    6. Berkas yang lengkap akan ditelaah/dikaji/dianalisis Asisten Deputi beserta staf dan hasil telaahan akan disampaikan kepada Deputi Bidang Kelembagaan;
    7. Apabila usul penataan kelembagaan cukup “krusial” memerlukan pertimbangan dan arahan khusus dari Menteri maka kajian disampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk mohon petunjuk;
    8. Apabila usul penataan kelembagaan tidak cukup krusial maka usulan penataan kelembagaan tersebut akan dirapatkan oleh Deputi beserta staf dengan Instansi terkait, antara lain: Instansi Pengusul, LAN, BKN, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
    9. Hasil rapat dengan Instansi terkait akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis oleh Asisten Deputi beserta staf dengan Instansi pengusul;
    10. Deputi Bidang Kelembagaan meneliti dan mereview hasil pembahasan menandatangani Nota Dinas persetujuan dan memaraf konsep jawaban;
    11. Apabila Instansi pengusul tidak menindaklanjuti hasil rapat dalam waktu 3 bulan maka usulan penataan kelembagaan dianggap dibatalkan. Pengusulan berikutnya dimulai dari tahap awal;
    12. Penyampaian surat pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan kelembagaan oleh Menteri PAN dan RB kepada Instansi pengusul
    45 Hari kerja

    hari kerja

    Tidak ada biaya/tarif

    1. Melalui konsultasi langsung;
    2. Melalui telepon;
    3. Melalui komunikasi secara elektronik (email) sesuai bidang tugasnya; dan
    4. Melalui sistem e-complaint dalam website menpan

    Layanan Lain

    {list_pelayanan_terkait}
    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei