STANDAR PELAYANAN PENGADAAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL



  • Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah mengusulkan formasi dengan tembusan ke BKN.
  • Pengusulan formasi sesuai dengan analisis jabatan, analisis kebutuhan dan analisis beban kerja
    1. Instansi Pusat dan Daerah mengusulkan formasi kepada Men.PAN RB dengan tembusan BKN.
    2. BKN memberikan pertimbangan untuk jumlah formasi nasional dengan dilengkapi jumlah PNS yang ada dan jumlah PNS yang pensiun.
    3. Kementerian PAN RB melakukan analisis usulan berdasarkan pertimbangan BKN.
    4. Menteri PAN RB meminta pendapat Menteri  Keuangan tentang ketersediaan anggaran belanja pegawai dalam APBN/APBD.
    5. Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri PAN RB dengan tembusan BKN.
    6. Menteri PAN RB menetapkan formasi PNS secara nasional.
    7. BKN, Kementerian L.N. memberikan pertimbangan teknis alokasi formsi per instansi.
    8. Menteri PAN RB memerikan persetujuan prinsip alokasi formasi instansi pusat dan instansi daerah.
    9. Instansi Pusat dan Daerah menyampaikan rincian alokasi formasi perinstansi (nama jabatan, kualifikasi pendidikan, golongan/ruang, jumlah formasi dan unit perkelompok).
    10. Menteri PAN RB menetapkan formasi PNS Pusat dan persetujuan formasi PNS Daerah.
    4 Bulan

    4 bulan, sejak Instansi Pusat dan Daerah mengusulkan formasi kepada Men.PAN RB dengan tembusan BKN sampai Menteri PAN RB menetapkan formasi PNS Pusat dan persetujuan formasi PNS Daerah. Dengan catatan seluruh  persyaratan telah lengkap

    Tidak dikenakan biaya / tarif

    1. Melalui konsultasi langsung.
    2. Melalui e-mail: evalapsdmaparatur@menpan.go.id
    3. Melalui telpon

    Layanan Lain

    {list_pelayanan_terkait}
    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei