IPP - SKM -

Layanan Pembebasan Bersyarat (PB) Tindak Pidana Umum

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK : W.11.PAS.PAS.24-KP.04.01-2969 TAHUN 2020

  • Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
  • Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
  • Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan;
  • Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
  • Bagi Anak Negara : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;
  • Melampirkan kelengkapan dokumen : Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asessor. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

  • Wali/Asesor Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Lapas;
  • TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
  • Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil;
  • Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  • Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP;
  • Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB;
  • Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB;
  • Lapas melaksanakan SK pemberian PB.
Tidak dipungut biaya
  • SK Pembebasan Bersyarat
  • Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Layanan Pembebasan Bersyarat (PB) Tindak Pidana Umum "

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Apel Senin Pagi PA Soasio, Ketua : Mari Tingkatkan Disiplin dan Terapkan 3 M

    PA Soasio melaksanakan apel senin pagi dan diikuti oleh Pimpinan, Hakim dan seluruh Pejabat Struktural maupun Fungsional serta karyawan-karyawati

    18/01/2021

    Sertijab Kalapas Watampone Sudirman Zainuddin Resmi Gantikan Lukman Amin

    Jabatan Kepala Lembaga Pemasyatakatan Kelas IIA Watampone resmi beralih ke pejabat baru

    18/01/2021

    Sudirman Zainuddin Kalapas Watampone Yang Baru Tinjau Kamar dan Blok Hunian WBP

    Saya sebagai orang tua kalian disini, jangan sungkan untuk menyampaikan keluh kesah dan permasalahan yang mungkin saja dialami kepada saya.

    18/01/2021
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Layanan Pembebasan Bersyarat (PB) Tindak Pidana Umum "

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei