Pemberian Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK : W.11.PAS.PAS.24-KP.04.01-2969 TAHUN 2020

Persyaratan

I. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
II. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
Dibuktikan dengan melengkapi dokumen :
salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
Salinan register F dari Kepala Lapas;
Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas;
TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil;
Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;
Untuk kasus tertentu, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen dan rekomendasi instansi terkait;
Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB;
Untuk kasus tertentu Menteri menetapkan pemberian PB;
Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB;
Lapas melaksanakan SK pemberian PB;