IPP - SKM -

Pemberian Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK : W.11.PAS.PAS.24-KP.04.01-2969 TAHUN 2020

  • I. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
  • II. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
  • Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
  • Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
  • Dibuktikan dengan melengkapi dokumen :
  • salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
  • laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
  • Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  • Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
  • Salinan register F dari Kepala Lapas;
  • Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  • Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  • Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
  • Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  • Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat;

  • Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas;
  • TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
  • Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil;
  • Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  • TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;
  • Untuk kasus tertentu, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen dan rekomendasi instansi terkait;
  • Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB;
  • Untuk kasus tertentu Menteri menetapkan pemberian PB;
  • Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB;
  • Lapas melaksanakan SK pemberian PB;
Tidak dipungut biaya
  • SK Pembebasan Bersyarat
  • Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Pemberian Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Apel Senin Pagi PA Soasio, Ketua : Mari Tingkatkan Disiplin dan Terapkan 3 M

    PA Soasio melaksanakan apel senin pagi dan diikuti oleh Pimpinan, Hakim dan seluruh Pejabat Struktural maupun Fungsional serta karyawan-karyawati

    18/01/2021

    Sertijab Kalapas Watampone Sudirman Zainuddin Resmi Gantikan Lukman Amin

    Jabatan Kepala Lembaga Pemasyatakatan Kelas IIA Watampone resmi beralih ke pejabat baru

    18/01/2021

    Sudirman Zainuddin Kalapas Watampone Yang Baru Tinjau Kamar dan Blok Hunian WBP

    Saya sebagai orang tua kalian disini, jangan sungkan untuk menyampaikan keluh kesah dan permasalahan yang mungkin saja dialami kepada saya.

    18/01/2021
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pemberian Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu"

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei