Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Khusus (Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018)

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

Perhatian: Informasi layanan selama masa COVID-19

Periode : 29 May 2020 sampai 31 July 2020

  1. Jam operasional:
    • Sebagian Pegawai melaksanakan WFH (Working From Home) dan Pelayanan hanya dilaksanakan melalui fasilitas daring (online)
  2. Tanggal Mulai WFH:
    • 05/29/2020
  3. Tanggal Berakhir WFH:
    • 07/31/2020
  4. Perubahan Jam Layanan:
    • Layanan penitipan barang bagi WBP dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu pukul 08.30 WIB sd. 11.00 WIB.

      Hari Jum'at, Minggu (Tanggal merah) LIBUR 

  • Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
  • Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
  • Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan
  • Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
  • Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
  • Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan
  • Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
  • Salinan register F dari Kepala Rutan
  • Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
  • Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
  • Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
  • Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  • Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

  • Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Asimilasi.
  • Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
  • Tim pengamat pemasyarakatan Rutan merekomendasikan usul pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
  • Kepala Rutan menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana. Kepala Rutan menyampaikan usul pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor wilayah
  • Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Rutan. Hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelasmayarakatan.
  • Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Asimilasi paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Rutan.
  • Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui verifikasi usul pemberian Asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan pusat, Direktur Jenderal mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian Asimilasi.
  • Keputusan pemberian Asimilasi ditetapkan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari menteri dan/atau pimpinan instansi terkait.
  • Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kepala Rutan untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
Tidak dipungut biaya
  • Surat Keputusan Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Khusus
  • Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Khusus (Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018)"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Evaluasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020

    Singaparna | Evaluasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Tasikmalaya tahap III Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh team dari Badilag yang mendelegasikan kepada team dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tanggal 26-27 Oktobe

    27/10/2020

    Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada KPKNL Pekalongan

    Kepala KPKNL Pekalongan, Jati Wiryawan dalam sambutan pembukaan, menyatakan bahwa pembangunan ZI pada KPKNL Pekalongan dilakukan seiring dengan upaya peningkatan kualitas layanan dan predikat WBBM bagi KPKNL Pekalongan mempunyai makna peningkatan kualitas

    27/10/2020

    9 Kali WTP Berturut-turut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Kembali Terima Pengahargaan Plakat dan Piagam dari Menteri Keuangan RI

    9 Kali WTP Berturut-turut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Kembali Terima Pengahargaan Plakat dan Piagam dari Menteri Keuangan RI

    27/10/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Khusus (Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018)"

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei