Pembebasan Bersyarat (Permenkumham No. 3 Tahun 2018)

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK : PAS-558.PK.01.04.06 TAHUN 2020

Perhatian: Informasi layanan selama masa COVID-19

Periode : 29 May 2020 sampai 31 July 2020

  1. Jam operasional:
    • Sebagian Pegawai melaksanakan WFH (Working From Home) dan Pelayanan hanya dilaksanakan melalui fasilitas daring (online)
  2. Tanggal Mulai WFH:
    • 05/29/2020
  3. Tanggal Berakhir WFH:
    • 07/31/2020
  4. Perubahan Jam Layanan:
    • Layanan penitipan barang bagi WBP dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu pukul 08.30 WIB sd. 11.00 WIB.

      Hari Jum'at, Minggu (Tanggal merah) LIBUR 

  • Telah Menjalani 2/3 Masa Pidana
  • Berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir
  • Mengiktui program pembinaan dengan baik
  • Masyarakat menerima program pembinaan yang diberikan
  • Membayar lunas denda dan uang pengganti (Khusus TIPIKOR)
  • Telah menjalani asimilasi minimal 1/2 dari sisa masa pidana (Khusus PP 99)
  • Bersedia membongkar tindak pidana yang dilakukannya (Khusus PP 99)
  • Salinan putusan Hakim & Ekseskui Jaksa
  • Assesment WBP/ Laporang perkembangan pembinaan
  • Laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan
  • Pemberitahuan rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas ke Kejaksaan
  • Salinan Register F
  • Salinan daftar perubahan
  • Surat pernyataan tidak melanggar hukum dari Narapidana
  • Surat jaminan dari keluarga/ penjamin yang ditandatangani Lurah/ Kepala Desa
  • Surat jaminan dari keluarga dan kedutaan/ Konsulat (Khusus WNA)
  • Surat keterangan tidak termasuk dalam Red Notice NCB/ Intepol Indonesia (Khusus WNA)
  • Menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI dan tidak mengulangi perbuatan (Khusus TERORISME)
  • Surat keterangan telah mengikuti program Deradikalisasi dari KARUTAN dan atau Badan Nasional Penanggulangan Teroris (Khusus TERORISME)
  • Surat keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum/ instansi terkait Justice Collaborator (Khusus PP 39)

  • Keluarga menyerahkan Formulir Jaminan disesuaikan dengan tindak pidana Warga Binaan yang bersangkutan.
  • Pemenuhan berkas administratif oleh Subseksi Administrasi Perawatan Tahanan bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan terkait laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.
  • Pelaksanaan Sidang TPP
  • Kepala Rutan menyetujui usulan Pembebasan Bersyarat sebagaimana. Kepala Rutan menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas.
  • Penginputan data usulan secara online melalui SDP (Sistem Database Pemasyarakatan).
  • Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul Pembebasan Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Rutan. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
  • Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Rutan untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3 Hari

15 hari pengusulan Pembebasan Bersyarat bagi WNA 

Tidak dipungut biaya
  • Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan
  • Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Pembebasan Bersyarat (Permenkumham No. 3 Tahun 2018)"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Evaluasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020

    Singaparna | Evaluasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Tasikmalaya tahap III Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh team dari Badilag yang mendelegasikan kepada team dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tanggal 26-27 Oktobe

    27/10/2020

    Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada KPKNL Pekalongan

    Kepala KPKNL Pekalongan, Jati Wiryawan dalam sambutan pembukaan, menyatakan bahwa pembangunan ZI pada KPKNL Pekalongan dilakukan seiring dengan upaya peningkatan kualitas layanan dan predikat WBBM bagi KPKNL Pekalongan mempunyai makna peningkatan kualitas

    27/10/2020

    9 Kali WTP Berturut-turut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Kembali Terima Pengahargaan Plakat dan Piagam dari Menteri Keuangan RI

    9 Kali WTP Berturut-turut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Kembali Terima Pengahargaan Plakat dan Piagam dari Menteri Keuangan RI

    27/10/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pembebasan Bersyarat (Permenkumham No. 3 Tahun 2018)"

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei