Pengurus atas Harta Peninggalan yang Tidak Ada Kuasanya/Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • 1. Surat Permohonan untuk memiliki Harta peninggalan yang tak terurus (tidak ada kuasanya)
  • 2. Identitas Pemohon
  • 3. Surat/Akta Kematian Pemilik
  • 4. Bukti kepemilikan aset
  • 1. Pemohon melaporkan kepada Balai Harta Peninggalan tentang adanya harta kekayaan yang tidak ada kuasanya dari orang yang telah meninggal dunia yang tidak meninggalkan ahli waris atau ada ahli waris namun menolak warisan tersebut untuk dilakukan pengurusan Harta Kekayaan yang tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan;
  • 2.Petugas layanan Melakukan pengecekan terhadap semua berkas berkas pengurusan Harta Kekayaan yang tak terurus;
  • 3.Balai Harta Peninggalan melakukan pemanggilan terhadap orang yang menghuni atau menguasai harta tidak terurus,untuk membawa persyaratan.
  • 4. Balai Harta Peninggalan mengumumkan panggilan pada ahli waris melalui 2 surat kabar lokal dan nasional dan berita negara Republik Indonesia;
  • 5. Balai Harta Peninggalan melakukan inventarisasi/ melakukan pencatatan terhadap harta tak terurus;
  • 6. Balai Harta Peninggalan membuat perjanjian sewa- menyewa dengan penghuni atau yang menguasai harta kekayaan tak terurus;
  • 7. Balai Harta Peninggalan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang adanya harta tak terurus kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Negeri, dan Pertanahan setempat;
3 Tahun

Penyelesaian Harta Peninggalan yang Tidak Ada Kuasanya/Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) waktu penyelesaiannya bergantung pada ada atau tidaknya Ahli waris  , jika sampai 1/3 abad tidak ada ahli waris yang mengakui harta tersebut maka harta tersebut menjadi milik Negara

PNBP Onbeheerde Nalatenschap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019  tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Adapun PNBP yang berkaitan dengan Onbeheerde Nalatenschap yaitu:

 

No.  Jenis PNBP Satuan Tarif
1.  Penjualan Harta
Kekayaan Barang TetaP
dan/atau Barang
Bergerak
per budel 2,5i Hasil
Penjualan
2.  Penyelesaian Harta
Kekayaan Solvent
dalam hal Balai Harta
Peninggalan Selaku
Pelaksana 
 Harta
Tak Terurus 
 per budel 7i Jumlah Harta
Peninggalan
3.  Penyelesaian Harta
Kekayaan Solvent
dalam hal  Balai Harta
Peninggalan Selaku
Pengurus dan
Pengelola
Harta Peninggalan
Tidak Terurus dan
Pengurusan
Berakhir Sebelum
Batas Waktu
Penyelesaian
 per budel 3,5i Jumlah
Seluruh
Kekayaan Harta
Peninggalan 

 

  • Surat Jual Beli
  • Penanganan pengaduan dapat menghubungi nomor telepon

    Ketua BHP Medan : +62 812-8407-5023

    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Pengurus atas Harta Peninggalan yang Tidak Ada Kuasanya/Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Evaluasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020

    Singaparna | Evaluasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Tasikmalaya tahap III Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh team dari Badilag yang mendelegasikan kepada team dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tanggal 26-27 Oktobe

    27/10/2020

    Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada KPKNL Pekalongan

    Kepala KPKNL Pekalongan, Jati Wiryawan dalam sambutan pembukaan, menyatakan bahwa pembangunan ZI pada KPKNL Pekalongan dilakukan seiring dengan upaya peningkatan kualitas layanan dan predikat WBBM bagi KPKNL Pekalongan mempunyai makna peningkatan kualitas

    27/10/2020

    9 Kali WTP Berturut-turut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Kembali Terima Pengahargaan Plakat dan Piagam dari Menteri Keuangan RI

    9 Kali WTP Berturut-turut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Kembali Terima Pengahargaan Plakat dan Piagam dari Menteri Keuangan RI

    27/10/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pengurus atas Harta Peninggalan yang Tidak Ada Kuasanya/Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)"

    Layanan Terkait

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei