Pelayanan Perizinan Jalur Hijau Untuk Pengeluaran Barang Modal Untuk Keperluan Perbaikan/Reparasi Dengan Tujuan Luar Daerah Pabean/ Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan/ Atau Kawasan Berikat Lainnya



  • 1. Untuk pengeluaran barang modal untuk keperluan perbaikan/reparasi dengan tujuan Luar Daerah Pabean/ TLDDP dan/ atau Kawasan Berikat lainnya, surat permohonan persetujuan dilampiri dengan :
  • a. rincian Barang Modal yang akan direparasi, meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi barang;
  • b. fotokopi dokumen pabean pemasukan dan dokumen pelengkap pabean lainnya; dan
  • c. perjanjian perbaikan/reparasi Barang Modal.
  • 2. Dokumen diajukan dengan lengkap.
    1. PKB/PDKB mengajukan Surat Permohonan Perizinan beserta kelengkapannya melalui media elektronik (e-mail) ke KPPBC TMP A Bandung, berupa: 1. Fotokopi izin usaha perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang akan memberi pekerjaan subkontrak; 2. Perjanjian Subkontrak; 3. Perhitungan perkiraan barang/bahan sisa dan/atau potongan untuk pekerjaan yang menghasilkan sisa; dan 4. Surat Pernyataan dari pemberi pekerjaan subkontrak tentang kesediaannya untuk diaudit oleh DJBC.
    2. Surat Permohonan Perizinan beserta kelengkapannya diunduh oleh Staf PKC dari e-mail perizinan, kemudian Staf PKC mengekstrak data yang diunduh tersebut untuk dilakukan penelitian. Apabila permohonan telah lengkap, dokumen diteruskan untuk diupload ke dalam aplikasi perizinan dan apabila tidak lengkap Staf PKC mengirimkan pesan ke PKB/PDKB untuk melengkapi surat permohonan.
    3. Staf PKC mengupload data pada aplikasi perizinan serta melakukan validasi sistem terhadap permohonan perizinan dari PKB/PDKB. Apabila sistem menyatak valid maka berkas permohonan akan diterima oleh sistem dan sistem akan menerbitkan tanda terima elektronik kepada PKB/PDKB dan sekaligus juga sistem akan mengirimkan berkas permohonan tersebut ke aplikasi OA yang ditangani oleh Staf Penerima Dokumen. Apabila sistem menyatakan tidak valid maka sistem akan menolak dan akan menerbitkan surat penolakan secara elektronik kepada PKB/PDKB.
    4. Staf Penerima Dokumen menerima berkas permohonan dalam aplikasi Office Automation (OA) dan mendisposisikan surat tersebut ke staf PKC serta mengirimkannya ke Aplikasi Perizinan.
    5. Staf PKC menerima berkas permohonan dalam Aplikasi Perizinan dan melakukan pemeriksaan dalam Aplikasi Perizinan terhadap kesesuaian data dalam surat permohonan dengan data pelengkap yang dilampirkan oleh PKB/PDKB. Apabila telah sesuai kemudian memproses (generate) Surat Persetujuan Perizinan dan apabila tidak sesuai dikembalikan ke PKB/PDKB.
    6. Staf PKC memeriksa surat persetujuan yang telah digenerate oleh sistem, antara lain : 1. Identitas PKB/PDKB; 2. Kesesuaian isi surat persetujuan dengan surat permohonan dan dokumen pelengkapnya; dan 3. Penambahan klausul yang dianggap perlu. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan surat persetujuan telah sesuai dengan surat permohonan dari PKB/PDKB maka Staf PKC mengirimkan Surat Persetujuan kepada perusahaan PKB/PDKB.
    7. Staf PKC mengarsipkan Surat Persetujuan pada komputer PKC.
    8. Pengusaha PKB/PDKB atau kuasanya menerima Surat Persetujuan atau penolakan/pengembalian dan mengembalikan tanda terima kepada Staf Penyerahan Dokumen.
    9. Pengusaha PKB/PDKB atau kuasanya membuat dokumen BC 2.6.2 melalui Modul CEISA TPB berdasarkan surat Persetujuan yang diterima
    10. Selesai
    30 Menit

    SOP ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 menit sejak penerimaan surat permohonan persetujuan subkontrak sampai dengan surat persetujuan atau surat penolakan diserahkan ke perusahaan (pemohon).
    Tidak dikenakan biaya.
    Jalur Aduan Pelayanan: Email: ki.bctmpabandung@customs.go.id Telepon: (022) 7810992 ext.211 Aplikasi SIPUMA : www.beacukai.go.id/pengaduan Jalur Layanan Informasi: Email: pli.bctmpabandung@customs.go.id Telepon: (022) 7810992

    Layanan Lain

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei