Penelitian Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Impor (Bc 2.0) Yang Mendapatkan Pelayanan Jalur Hijau



  • 1. Telah diterima hardcopy dokumen PIB
  • 2. Dipenuhinya ketentuan larangan/pembatasan
    1. "Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima hard copy PIB dan kelengkapan dari Seksi Penerimaan Dokumen dan Administrasi Dokumen (PDAD) melalui staf Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai "
    2. "A. Melakukan Penelitian Uraian Barang - apabila uraian barang tidak jelas, maka dilakukan konfirmasi barang ke importir melalui sistem Komputer pelayanan. Importir menyerahkan dokumen konfirmasi (brosur, barang contoh keterangan fungsi barang dll) ke petugas penerima dokumen (pendok). - apabila uraian barang jelas maka dilakukan penelitian atas klasifikasi barang"
    3. "B. Penelitian Klasifikasi dan tarif i) Melakukan Penelitian Klasifikasi Dalam hal hasil penelitian klasifikasi: - Pos Tarif yang diberitahukan sesuai, maka dilanjutkan dengan penelitian tarif - Pos Tarif yang diberitahukan tidak sesuai, maka PPD menentukan Pos Tarif yang seharusnya dan mengupdate pos tarif yang ditentukan ke dalam sistem: a. Apabila pos tarif yang seharusnya termasuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan maka PPD akan menerbitkan NPBL kepada Importir melalui SKP dan akan diteruskan ke Unit Pengawasan. b. Apabila tidak termasuk barang larangan dan pembatasan maka maka dilanjutkan dengan penelitian tarif "
    4. "ii) Penelitian Tarif (penelitian tarif termasuk penelitian terhadap diterimanya/tidaknya tarif preferensi berdasarkan skema FTA) - Apabila tarif yang diberitahukan tidak sesuai maka PPD menentukan tarif yang seharusnya dan mengupdate tarif yang ditentukan ke dalam sistem, kemudian melanjutkan ke penelitian nilai pabean - Apabila tarif yang diberitahukan sesuai maka dilanjutkan dengan penelitian Profil Importir : a. Apabila IP Low Risk Maka Penelitian Dokumen Selesai b. Apabila bukan termasuk IP Low Risk Maka dilanjutkan dengan proses Penelitian nilai Pabean "
    5. "C. Melakukan Penelitian Nilai Pabean i) melakukan penelitian apakah barang impor merupakan barang merupakan obyek yang suatu transaksi jual beli yang menyebabkan barang diekspor kedalam daerah pabean; - apabila bukan merupakan obyek yang suatu transaksi jual beli yang menyebabkan barang diekspor kedalam daerah pabean maka dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan metode II s.d VI secara hierarki; - apabila merupakan yang suatu transaksi jual beli yang menyebabkan barang diekspor kedalam daerah pabean dilakukan uji kewajaran. "
    6. "ii) melakukan penelitian pemenuhan persyaratan Nilai Transaksi: - Apabila persyaratan Nilai Transaksi tidak terpenuhi dilakukan penetapan Nilai Pabean berdasarkan metode II s.d VI secara hierarkis. - Apabila persyaratan nilai transaksi terpenuhi, dilakukan uji kewajaran. "
    7. "iii) melakukan penelitian apakah ada biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi/ atau yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi. - Apabila tidak terdapat biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi/ atau yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi, maka dilakukan uji kewajaran - Apabila terdapat biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi/ atau yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi namun tidak didapat dihitung berdasarkan bukti nyata atau data obyektif dan terukur, maka dilakukan penetapan Nilai Pabean berdasarkan metode II s.d VI secara hierarkis. - Apabila terdapat biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi/ atau yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi namun dapat dihitung berdasarkan bukti nyata atau data obyektif dan terukur maka ditambahkan/mengurangi dalam nilai transaksi, untuk kemudian dilakukan dilakukan uji kewajaran "
    8. "Iv) melakukan uji kewajaran: dengan membandingkan dengan Data Base Nilai Pabean: Apabila ditemukan data pembanding pada DBNP I, maka dilakukan penelitian: - apabila penelitian menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan: lebih rendah dibawah 5%, lebih rendah sebesar 5%, sama, atau lebih besar, maka disimpulkan nilai tersebut dinyatakan wajar, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi yang diberitahukan. - Apabila nilai pabean yang diberitahukan: lebih rendah diatas 5% , maka dinyatakan tidak wajar, maka dilakukan penelitian terhadap profil importir: a. apabila importasi dilakukan oleh importir umum kategori risiko rendah, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang diberitahukan dan menginformasikan kepada unit penindakan dan penyidikan; b. apabila importasi dilakukan oleh importir kategori risiko sedang, risiko tinggi dan risiko sangat tinggi, maka diterbitkan INP "
    9. "Apabila tidak ditemukan data pembanding pada DBNP I, maka dilakukan pengujian kewajaran dengan data pembanding barang identik dalam DBNP II: - apabila penelitian menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan sama atau lebih besar, disimpulkan nilai tersebut dinyatakan wajar, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi yang diberitahukan. - Apabila nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah, dinyatakan tidak wajar, maka: a. apabila importasi dilakukan oleh importir umum kategori risiko rendah, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang diberitahukan dan menginformasikan kepada unit penindakan dan penyidikan; b. apabila importasi dilakukan oleh importir kategori risiko sedang, risiko tinggi dan risiko sangat tinggi, maka diterbitkan INP Apabila tidak ditemukan data pembanding pada DBNP II, maka Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode II s.d VI secara hierarkis. "
    10. D. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Informasi Nilai Pabean
    11. 2 Importir Menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) beserta Dokumen Pelengkap ke Pendok dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak penerbitan INP.
    12. "Pejabat Pemeriksa Dokumen A. meneliti jangka waktu dan kelengkapan DNP: - Apabila: DNP tidak diserahkan atau diserahkan lebih dari jangka waktu atau informasi, dokumen, dan atau pernyataan yang diperlukan yang diserahkan tidak sesuai/tidak lengkap sesuai INP maka Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode II s.d VI secara hierarkis. - Apabila: DNP memenuhi syarat waktu dan kelengkapan informasi, dokumen, dan atau pernyataan sesuai INP maka dilakukan penelitian DNP. B. meneliti DNP: - Apabila berdasarkan penelitian: nilai transaksi belum dapat diyakini kebenarannya maka dapat dilakukan konsultasi. a. dalam hal PPD tidak melakukan konsultasi atau melakukan konsultasi namun tetap tidak meyakini nilai transaksi yang diberitahukan maka Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode II s.d VI secara hierarkis. b. dalam hal PPD melakukan konsultasi dan kemudian dapat meyakini nilai transaksi yang diberitahukan maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang diberitahukan. - Apabila berdasarkan penelitian: nilai transaksi dapat diyakini, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang diberitahukan. "
    13. C. Pejabat Pemeriksa Dokumen menetapkan nilai pabean berdasarkan metode I
    14. D. Pejabat Pemeriksa Dokumen menetapkan nilai pabean berdasarkan metode II s.d VI
    180 Menit

    Norma waktu layanan pemeriksaan pemberitahuan pabean dalam rangka impor (BC 2.0) adalah paling lama 3 jam kerja;
    Tidak dikenakan biaya.
    Jalur Aduan Pelayanan: Email: ki.bctmpabandung@customs.go.id Telepon: (022) 7810992 ext.211 Aplikasi SIPUMA : www.beacukai.go.id/pengaduan Jalur Layanan Informasi: Email: pli.bctmpabandung@customs.go.id Telepon: (022) 7810992

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei