Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Bukittinggi

Jalan M.Yamin No.60, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumatera Barat


IPP - SKM -

Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai serta Pajak Pemerintah Daerah)

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual/Surat Tugas Penjual/Surat Kuasa Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual;
  • daftar barang yang akan dilelang; dan, kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
  • surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
  • informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), NPWP, kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang;
  • surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang, jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing);
  • surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya;
  • surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal lelang menggunakan nilai limit;
  • surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud; dan
  • foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang barang bergerak dengan kuantitas banyak, foto dapat berupa sampel yang mewakili.
  • 1.   dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
  • i.    salinan/fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/ Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan /putusan banding/ dokumen lain yang dipersamakan;
  • ii.  salinan/fotokopi Surat Teguran;
  • iii.   salinan/fotokopi Surat Paksa;
  • iv.   salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  • v.   salinan/fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  • vi.   perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan; dan
  • vii.   asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
  • 1.   dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
  • i.      salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi;
  • ii.     bukti pengumuman lelang;
  • iii.    SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
  • iv.    Berita Acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

  • Pemohon lelang/Penjual mengajukan surat permohonan lelang beserta lampiran persyaratan kepada Kepala KPKNL
  • KPKNL melakukan penelitian atas permohonan
  • Apabila berkas tidak lengkap, maka KPKNL akan mengirimkan surat permohonan kelengkapan berkas
  • Apabila berkas lengkap, KPKNL akan mengirimkan Surat Penetapan Jadwal Lelang (SPJL)
2 Hari kerja

2 (dua) hari sejak dokumen permohonan lelang diterima lengkap
Tidak ada biaya atas jasa pelayanan
  • Surat Penetapan Jadwal Lelang (SPJL)
  • website: www.wise.kemenkeu.go.id
    website KPKNL: sipgadang-kpknlbukittinggi.com - klik *pengaduan*
    handphone pengaduan: 082358923540
    kotak pengaduan di APT
    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai serta Pajak Pemerintah Daerah) "

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Forkopimda Demak Tinjau Kesiapan Pospam Lebaran

    Forkopimda Demak Tinjau Kesiapan Pospam Lebaran

    11/05/2021

    Memediasi Permasalahan Pembuangan Sampah

    Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu Made Pasek Widiana,S.Si memediasi permasalahan pembuangan sampah di got atau saluran air di sekitar Perempatan Jalan, di Banjar Dinas Bubunan Desa Tinga Tinga

    11/05/2021

    Sosialisasi Inovasi Daerah

    Sekretaris Camat Gerokgak I Ketut Arya Negara,S.Sos., bersama Kasubag Umum dan Keuangan Gusti Putu Mangkuyasa dan Staf Pembangunan Putu Edi Gunawan serta Staf Sosbud Komang Kerta Budiasa mengikuti kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah terkait persiapan meng

    11/05/2021
    Berita lainnya
    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei