Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar


  1. Home
  2. KEMENKEU
  3. DJP
  4. KANWIL DJP BALI
  5. KPP MADYA DENPASAR
  6. Unit Pelayanan Teknis Kementerian
IPP - SKM -

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan dan Surat Tagihan Pajak
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan: a. Hasil Pemeriksaan terhadap: 1. Surat Pemberitahuan; 2. kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau 4. keterangan lain yang berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP diantaranya berupa: a) hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak; b) bukti pemotongan Pajak Penghasilan; atau c) bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak. b. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP.
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan berdasarkan hasil: a. Pemeriksaan dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan tidak berdasarkan hasil Pemeriksaan; atau b. Pemeriksaan Ulang dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  • Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) Undang-Undang KUP berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
  • Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam hal berdasarkan: a. hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau b. hasil Pemeriksaan terhadap: Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP; atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

  • 1. Setelah SOP Tata Cara Pemeriksaan, Anggota Tim Pemeriksa melakukan input data Nota Penghitungan Pajak, mencetak konsep Nota Penghitungan Pajak dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Pemeriksa.
  • 2. Ketua Tim Pemeriksa meneliti dan memaraf konsep Nota Penghitungan Pajak kemudian meneruskannya kepada Ketua Kelompok Pemeriksa.
  • 3. Ketua Kelompok Pemeriksa meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Nota Penghitungan Pajak kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
  • 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan memaraf konsep Nota Penghitungan pajak dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
  • 5. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dalam rangkap 4 (dalam hal yang diterbitkan adalah SKPN atau SKPLB) atau rangkap 5 (dalam hal yang diterbitkan adalah STP, SKPKB atau SKPKBT) yaitu: Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak Lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan (dibuat dalam hal STP, SKPKB dan SKPKBT) Lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi Lembar ke-4 : untuk arsip Seksi Pelayanan Lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan
  • 6. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak dan menyampaikannya ke Kepala Seksi Pelayanan.
  • 7. Surat Ketetapan Pajak yang sudah dicetak diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
  • 8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Ketetapan Pajak.
  • 9. Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
  • 10. Proses selesai.
3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 3 hari kerja sejak tanggal pembuatan Nota Penghitungan, dengan tetap memperhatikan batas waktu atau daluwarsa yang telah diatur di dalam UU KUP
 
Segala Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tidak dipungut biaya
  • Surat Ketetapan Pajak (SKP)
    • Nomor Telepon Kantor : 0361262222
    Kring Pajak : 1500200
    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Ketetapan Pajak"

    Tidak puas
    Biasa
    Puas

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Keren, PA Pasir Pengaraian Meluncurkan Inovasi Baru Bernama “Mobile Posbakum” di Kantor Desa Tanjung Medan

    “Saya sangat mengapresiasi inovasi ini. Masyarakat menjadi sangat terbantu untuk mendapat identitas legal perkawinan”, Ujar Tamrin, S.Ag., M.Sy.

    09/03/2021

    Tinjau Lokasi pada pembangunan pabrik ragi PT. LESAFFRE SARI NUSA

    Senin (8/2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang mendampingi Ibu Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang dalam Tinjau Lokasi pada pembangunan pabrik ragi PT. LESAFFRE SARI NUSA oleh investor dari Perancis.

    09/03/2021

    Rapat Kerja dengan Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang

    Senin (8/2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang mendampingi Ibu Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang dalam Tinjau Lokasi pada pembangunan pabrik ragi Le Saft oleh investor dari Perancis.

    09/03/2021
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Ketetapan Pajak"

    Layanan Terkait

    1. Penerbitan kartu keluarga
    2. Pelayanan Pencatatan Perkawinan
    3. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru
    4. Surat Keterangan Usaha
    5. Surat Keterangan Ahli Waris
    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei