Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa


  1. Home
  2. KEMENKEU
  3. DJPB
  4. DJPB
  5. KPPN LIWA
IPP - SKM -

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual)

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • A. Dokumen SPM-LS Gaji Induk/Kekurangan Gaji/Susulan Gaji dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
  • 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
  • 2)   SSP/SSPB/SSBP;
  • 3)   Daftar nominatif untuk penerima yang lebih dari satu rekening;
  • 4) ADK Perubahan Gaji Pegawai;
  • 5) Cetakan Daftar Perubahan Gaji Pegawai dari Aplikasi GPP/ BPP;
  • B. Dokumen SPM-LS Gaji Lainnya dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
  • 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
  • 2) SSP/SSPB/SSBP;
  • 3) Daftar nominatif untuk penerima yang lebih dari satu rekening;
  • 4) Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai (khusus untuk SPM-LS Tunjangan Kinerja)
  • C. Dokumen SPM-LS Nonkontraktual dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
  • 1)   Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
  • 2)   SSP/SSPB/SSBP;
  • 3)   Daftar nominatif untuk penerima yang lebih dari satu rekening;
  • D.   Dokumen SPM-LS Kontraktual dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
  • 1)   Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
  • 2)   SSP/SSPB/SSBP;
  • 3) Laporan Pendaftaran Kontrak SPAN (email);
  • 4) Kartu Pengawasan Kontrak beserta Realisasi Kontrak dari Aplikasi SAS;
  • E.   Dokumen SPM UP/GUP/TUP dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
  • 1)   Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
  • 2) Surat Pernyataan UP dari KPA (untuk SPM-UP);
  • 3) Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN (untuk SPM-TUP).
  • F. Dokumen SPM GUP Nihil/PTUP dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
  • 1)   Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
  • 2) SSBP Potongan Pengembalian UP (untuk GUP Nihil);
  • 3) SSBP Potongan Pengembalian TUP (untuk PTUP)
  • 4) Bukti setor jika ada sisa dana UP/TUP yang disetorkan ke kas negara beserta lembar konfirmasi penerimaan negara.

  • Satuan kerja mengajukan berkas Surat Perintah Membayar (SPM)/tagihan beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
  • Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, meneliti dokumen SPM beserta kelengkapannya. Untuk tagihan gaji induk/kekurangan gaji/gaji susulan dan honor PPNPN harus dilakukan rekonsiliasi data sebelumnya.
  • Apabila berkas dinilai tidak lengkap/salah, atau hasil rekon tidak sama, petugas loket akan mengembalikan berkas SPM tersebut kepada Satuan Kerja
  • Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan pengujian PIN PPSPM lalu melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi SPM
  • Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
  • SPM yang berhasil divalidasi akan diproses approval oleh Kepala Seksi PDMS melalui sistem aplikasi dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan SP2D
1 Hari kerja

sejak ADK SPM berhasil unggah validasi. Untuk SP2D Gaji induk maksimal 5 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji.
Tidak dipungut biaya
  • SP2D Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual)
    1. www.kppnliwa.org/pengaduan-online/
    2. pengaduan.kppnliwa@gmail.com
    3. Nomor WA Kepala KPPN Liwa: 0812 7226 6548
    4. Kotak Pengaduan
    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual)"

    Tidak puas
    Biasa
    Puas

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    “GERAKAN 26 JUTA MASKER SE PROVINSI JAWA TIMUR”.

    Dalam kegiatan serentak gerakan bagi masker ini Gubernur Jawa Timur Khofifah langsung bergerak cepat dengan menggandeng seluruh Kabupaten/Kota yang akan dilaunchingnya 26 Juta masker secara serentak.

    10/08/2020

    Warga Samarinda Tak Perlu Lagi ke Disdukcapil, Cukup Via WhatsApp

    pelayanan online

    10/08/2020

    Pemenang Lomba IGA Kotamobagu Resmi Diumumkan

    Para pemenang Innovative Government Award (IGA) Kota Kotamobagu 2020, Kamis (2/7/2020) resmi diumumkan.

    07/08/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual)"

    Layanan Terkait

    1. Penerbitan Surat Pernyataan Miskin ( SPM )
    2. Surat Pernyataan Miskin
    3. Surat Pernyataan / Keterangan Miskin
    4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan.
    5. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan.
    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei