IPP - SKM -

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan.

  • A.   Dokumen SPM dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
  • 1)   Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
  • 2)   SSP/SSPB/SSBP;
  • 3)   Daftar nominatif untuk penerima yang lebih dari satu rekening;
  • 4)   Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) berikut bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi KPPN untuk SPM Sumber Dana PNBP tidak terpusat;
  • 5)   Faktur Pajak untuk SPM-LS Non Gaji Sumber Dana PHLN.
  • B.    Tanda Terima Konversi ADK SPM;

  • Satuan kerja mengajukan berkas Surat Perintah Membayar (SPM)/tagihan beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
  • Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, meneliti dokumen SPM beserta kelengkapannya. Untuk tagihan gaji induk/kekurangan gaji/gaji susulan dan honor PPNPN harus dilakukan rekonsiliasi data sebelumnya.
  • Apabila berkas dinilai tidak lengkap/salah, atau hasil rekon tidak sama, petugas loket akan mengembalikan berkas SPM tersebut kepada Satuan Kerja
  • Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi SPM
  • Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
  • SPM yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan SP2D
1 Jam

Sejak ADK SPM diterima SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi:
1. Jenis SPM adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
2. ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
3. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, contoh pada akhir tahun anggaran, pengajuan gaji ke13 dan THR
4. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100
5. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk sistem SPAN
6. Tidak dalam keadaan force majeur

Untuk SP2D Gaji induk maksimal 5 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji.
Tidak dipungut biaya
Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbn@depkeu.go.id, website https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.
Berikan Rating

Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan."

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Berita Instansi

Bea Cukai Bandung bersama APKB Berbagi

(Bandung, 03 Juli 2020) Berbagi adalah bentuk lain dari rasa bersyukur. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri.

03/07/2020

Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM di Balitbangkumham

Hari ini Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI datang untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM) yang sudah dilaksanakan Balitbangkumham

03/07/2020

Seluruh Pegawai Balitbangkumham Mengikuti Kegiatan Upacara Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila Melalui Televisi dan LIve Streaming Youtube

Seluruh pegawai Balitbangkumham mengikuti kegiatan Upacara Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila melalui televisi dan live streaming Youtube.

03/07/2020
Berita lainnya