KPPN Singaraja


IPP - SKM -

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada KPPN Singaraja

  • a.    Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
  • b.   Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun
  • c.    Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier
  • a.    Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
  • b.   Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun
  • c.    Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier
  • Satuan Kerja mengajukan SKPP dalam rangkap 3 (tiga) beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui loket persuratan KPPN.
  • Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan.
  • Apabila berkas sudah benar, akan diberi nomor agenda dan meneruskan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan disposisi
  • Berkas SKPP diteruskan kepada Seksi Pencairan Dana/PDMS untuk dilakukan pemeriksaan berkas, penonaktifan data GPP dan supplier. Apabila data tidak benar/lengkap, maka SKPP dikembalikan kepada Satuan Kerja
  • Apabila SKPP telah benar dan lengkap, SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS, dan dibuatkan surat pengantar untuk dikirimkan sesuai kebutuhan.
  • Satuan Kerja mengajukan SKPP dalam rangkap 3 (tiga) beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui loket persuratan KPPN.
  • Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan.
  • Apabila berkas sudah benar, akan diberi nomor agenda dan meneruskan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan disposisi
  • Berkas SKPP diteruskan kepada Seksi Pencairan Dana/PDMS untuk dilakukan pemeriksaan berkas, penonaktifan data GPP dan supplier. Apabila data tidak benar/lengkap, maka SKPP dikembalikan kepada Satuan Kerja
  • Apabila SKPP telah benar dan lengkap, SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS, dan dibuatkan surat pengantar untuk dikirimkan sesuai kebutuhan.
Tidak dipungut biaya
  • Pengesahan SKPP
  • Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbn@depkeu.go.id, website https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.
    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada KPPN Singaraja"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Bea Cukai Bandung bersama APKB Berbagi

    (Bandung, 03 Juli 2020) Berbagi adalah bentuk lain dari rasa bersyukur. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri.

    03/07/2020

    Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM di Balitbangkumham

    Hari ini Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI datang untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM) yang sudah dilaksanakan Balitbangkumham

    03/07/2020

    Seluruh Pegawai Balitbangkumham Mengikuti Kegiatan Upacara Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila Melalui Televisi dan LIve Streaming Youtube

    Seluruh pegawai Balitbangkumham mengikuti kegiatan Upacara Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila melalui televisi dan live streaming Youtube.

    03/07/2020
    Berita lainnya