KPPN Tanjung Pandan


  1. Home
  2. KEMENKEU
  3. DJPB
  4. DJPB
  5. KPPN LASKAR PELANGI
IPP - SKM -

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan.

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • A.   Dokumen SPM dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
  • 1)   Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
  • 2)   SSP/SSPB/SSBP;
  • 3)   Daftar nominatif untuk penerima yang lebih dari satu rekening;
  • 4)   Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) berikut bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi KPPN untuk SPM Sumber Dana PNBP tidak terpusat;
  • 5)   Faktur Pajak untuk SPM-LS Non Gaji Sumber Dana PHLN.
  • B.    Tanda Terima Konversi ADK SPM;
  • A.   Dokumen SPM dan ADK beserta kelengkapannya yaitu:
  • 1)   Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
  • 2)   SSP/SSPB/SSBP;
  • 3)   Daftar nominatif untuk penerima yang lebih dari satu rekening;
  • 4)   Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) berikut bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi KPPN untuk SPM Sumber Dana PNBP tidak terpusat;
  • 5)   Faktur Pajak untuk SPM-LS Non Gaji Sumber Dana PHLN.
  • B.    Tanda Terima Konversi ADK SPM;

  • Satuan kerja mengajukan berkas Surat Perintah Membayar (SPM)/tagihan beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
  • Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, meneliti dokumen SPM beserta kelengkapannya. Untuk tagihan gaji induk/kekurangan gaji/gaji susulan dan honor PPNPN harus dilakukan rekonsiliasi data sebelumnya.
  • Apabila berkas dinilai tidak lengkap/salah, atau hasil rekon tidak sama, petugas loket akan mengembalikan berkas SPM tersebut kepada Satuan Kerja
  • Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi SPM
  • Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
  • SPM yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan SP2D
  • Satuan kerja mengajukan berkas Surat Perintah Membayar (SPM)/tagihan beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
  • Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, meneliti dokumen SPM beserta kelengkapannya. Untuk tagihan gaji induk/kekurangan gaji/gaji susulan dan honor PPNPN harus dilakukan rekonsiliasi data sebelumnya.
  • Apabila berkas dinilai tidak lengkap/salah, atau hasil rekon tidak sama, petugas loket akan mengembalikan berkas SPM tersebut kepada Satuan Kerja
  • Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi SPM
  • Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
  • SPM yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan SP2D
1 Hari kerja

sejak ADK SPM berhasil unggah validasi. Untuk SP2D Gaji induk maksimal 5 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji.
Tidak dipungut biaya
  • SP2D
    • Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbn@depkeu.go.id, website https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.
    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan."

    Tidak puas
    Biasa
    Puas

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Kondisi New Normal, PA Sungai Raya Kembali Laksanakan Sidang Keliling

    Kamis pagi tanggal 18 Juni 2020, dua Tim Pengadilan Agama Sungai Raya (PA Sungai Raya) melaksanakan sidang keliling (sidkel). Sidang keliling yang tertunda karena covid-19 akhirnya terlaksana di Pesantren Mujahidin – Kecamatan Rasau Jaya dan di bangunan s

    05/08/2020

    PTA Pontianak Lakukan Bimbingan Teknis Pendampingan Zona Integritas Dengan Virtual Meeting

    Jumat, 26 Juni 2020 pukul 13.30 WIB, Pengadilan Agama Sungai Raya mengikuti pembinaan tentang ZI oleh PTA Pontianak melalui virtual meeting bertempat di ruang Command Center Pengadilan Agama Sungai Raya.

    05/08/2020

    Aplikasi Valkot PA Sungai Raya Disosialisasikan Pada Rakor KUA Se Kabupaten Kubu Raya

    Pengadilan Agama Sungai Raya pada Rabu, (29/7/2020) pagi, melakukan sosialisasi aplikasi Validasi Keotentikan Produk Pengadilan (Valkot) di ruang rapat RM. Sederhana, Pontianak.

    05/08/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan."

    Layanan Terkait

    1. Penerbitan Surat Pernyataan Miskin ( SPM )
    2. Surat Pernyataan Miskin
    3. Surat Pernyataan / Keterangan Miskin
    4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan.
    5. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan.
    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei