Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


IPP - SKM -

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • A. Persyaratan Administrasi: Permohonan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (1) Rekaman perizinan yang dimiliki berupa izin prinsip penggabungan perusahaan; (2) Rekaman Akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggran dasar perushaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada, dari menteri Hukum dan HAM serta NPWP; (3) rekaman legalitas Proyek dan atau alamat perusahaan; (4) kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek; (5) hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan ; (6) Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PDPPM/PDPKM dan LKPM periode Terkakhir ; (7) persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi terkait dan/atau peraturan daerah setempat; (8) Permohonan ditandantangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermaterai cukup dan stempel perusahaan ; (9) ) surat kuasa Asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan , bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perushanaan; (10) Untuk Pengurusan permohonan izin usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perushaan wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermaterai cukup.
  • Persyaratan Teknis:Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat
  • Pelaksanaan Kajian teknis dan/atau Survey Lapangan Oleh Tim Teknis PTSP:Survey Lapangan dapat dilakukan apabila diperlukan
  • (1) Untuk memperoleh Perizinan dan Nonperizinan dari Pemerintah Provinsi, setiap Pemohon wajib mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan kepada Kepala DPMPTSP. (2) Permohonan Perizinan dan Nonperizinan dapat diajukan secara manual atau secara elektronik melalui SPIPISE atau sistem informasi pelayanan Perizinan secara elektronik lainnya. (3) Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh Pemohon atau dalam hal yang bersangkutan berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus Perizinan dan Nonperizinan dapat diwakili oleh kuasa Pemohon, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan dilampirkan ,Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)Penerima Kuasa. (4) Persyaratan yang diperlukan untuk proses Perizinan dan Nonperizinan mengacu pada SP yang berlaku. (5) Pendaftaran permohonan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir Perizinan dan Nonperizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui loket informasi atau diunduh pada website DPMPTSP; b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan; c. formulir dan kelengkapan persyaratan dapat disampaikan melalui: 1: loket pendaftaran; at au 2. Koordinator Perizinan. d. petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; e. apabila berkas tidak lengkap dan z atau tidak sesuai dengan daftar persyaratan, petugas pendaftaran mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan, untuk diperba.ikr/ dilengkapi kembali oleh Pemohon; dan f. apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap, petugas pendaftaran meregistrasi dan meng-input data awal/ header untuk diteruskan kepada petugas verifikasi dan validasi, dan selanjutnya petugas pendaftaran memberikan resi ' tanda terima penerimaan berkas kepada Pemohon, dengan ketentuan apabila nantinya menurut hasil verifikasi dan validasi petugas pemrosesan menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan, maka berkas akan dikembalikan kepada Pemohon. (6) Hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan dilanjutkan kepada petugas pemrosesan untuk edit status pada data base secara elektronik kemudian dilakukan proses Perizinan dan Nonperizinan dengan ketentuan: a. dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan darr/ atau tanpa pengkajian oleh Tim Teknis PTSP, naskah Izin dan / atau Nonizin dapat diproses untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP; dan b. dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan ' atau pengkajian, Tim Teknis PTSP melakukan pemeriksaan lapangan dariy atau pengkajian didampingi oleh unsur petugas DPMPTSP, yang dikoordinasikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. (7) Dalam hal berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan memerlukan kajian dari Tim Teknis PTSP, ditempuh langkah operasional sebagai berikut: a. petugas pemrosesan pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP menyampaikan permintaan tertulis melalui surat Kepala DPMPTSP at au Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP selaku Koordinator Tim Teknis PTSP kepada Tim Teknis PTSP untuk melakukan pemeriksaan teknis; b. Tim Teknis PTSP menyusun penjadwalan dan perencanaan untuk melakukan pemeriksaan lapangan; c. Tim Teknis PTSP didampingi oleh un sur petugas DPMPTSP melakukan pemeriksaan lapangan dan ' atau pembahasan, yang dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan o1ehTim Teknis PTSP; d. hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis PTSP dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saran pertimbangan atau kajian teknis atau dokumen lain yang dipersamakan, yang disampaikan kepada Kepala DPMPTSP dengan tembusan kepada Kepala PD Teknis yang bersangku tan; e. hasil saran pertimbangan atau kajian teknis dari Tim Teknis PTSP menjadi dasar bagi DPMPTSP untuk menerbitkan atau menolak penerbitan izin; f. petugas pemrosesan pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSPmelaksanakan pengolahan dan penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan atau dokumen penolakanjpenangguhan, untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP; g. selanjutnya Petugas pemrosesan pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP melakukan tindakan administrasi atas surat Perizinan dan Nonperizinan atau penolakanj penangguhan yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSPberupa penomoran dan pengarsipan; dan h. petugas pemrosesan meneruskan surat Perizinan dan Nonperizinan atau penolakanj penangguhan kepada Petugas loket pengambilan, untuk disampaikan kepada Pemohon melalui telepon danj atau Short Message Service (SMS). (8) Perizinan dan Nonperizinan yang tidak dibebani kewajiban membayar Retribusi dan sudah ditandatangani oleh Kepala DPM.pTSP disampaikan kepada petugas loket pengambilan dokumen, selanjutnya diinformasikan melalui telepon danj atau Short Message Service (SMS) kepada Pemohon bahwa proses Perizinan dan Nonperizinan telah selesai dan dokumen sudah dapat diberikanj disampaikan kepada Pemohon. (9) Khusus Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan kewajiban membayar Retribusi, pengambilan dokumen Perizinan harus disertakan tanda bukti pembayaran atau Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Surat Tanda Setoran (STS) sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah ditetapkan Petugasj Pejabat yang ditunjuk. (10) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui loket pembayaran PTSP yang telah disediakan atau melalui bank yang ditunjuk. (11) Berdasarkan bukti pembayaran danj atau resi penerimaan berkas yang telah diregistrasi, Pemohon mengambil Perizinan dan Nonperizinan ke loket pengambilan dokumen.
7 Hari

7 (tujuh) hari kerja, sejak berkas dinyatakan lengkap

jika permohonan ditolak, maka akan dikirim surat penolakan 5 (lima) hari kerja, sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan

tidak dikenakan biaya/gratis

  • Sektor Penanaman Modal
  • (1) Pemohon pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan atas
    layanan PTSP melalui layanan pengaduan PTSP, dalam hal
    penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP tidak dilaksanakan sesuai
    SP darr/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2) Layanan Pengaduan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilakukan secara lisan darr/ atau tulisan melalui media yang
    disediakan , paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
    pemohon pengguna jasa menerima pelayanan Perizinan dan
    Nonperizinan.
    (3) DPMPTSP wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan
    atas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
    secara cepat dan tepat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
    diterimanya pengaduan atas layanan.
    (4) Prosedur layanan pengaduan PTSP dilaksanakan sebagai berikut:
    a. Pemohon pengguna jasa menyampaikan pengaduan atas
    layanan yang diterimanya secara langsung lisan darr/ atau
    tulisan ke loket layanan pengaduan PTSP, maupun secara
    tidak langsung melalui media telepon, email, faximile, SMS,
    kotak saran/ pengaduan, sistem informasi secara elektronik,
    dan lain-lain;
    b. petugas layanan pengaduan PTSP menerima pengaduan,
    kemudian meregistrasi dan melakukan entry data atas
    pengaduan, selanjutnya membuat dan memberikan resi tanda
    terima nomor pengaduan kepada Pemohon pengguna jasa;
    c. tim penanganan pengaduan yang terdiri dari petugas layanan
    pengaduan PTSP, unsur petugas DPMPTSP yang terkait, Tim
    Teknis PTSP, dan dapat mengikutsertakan unsur PD Teknis,
    melakukan analisa penyebab selanjutnya menetapkan
    tindakan penyelesaian dan menginformasikannya kepada
    Pemohon pengguna jasa;
    d. tim penanganan pengaduan melakukan tindakan
    penyelesaian yang diperlukan, selanjutnya melaksanakan
    verifikasi hasil akhirnya dan menyampaikannya kepada
    Pemohon pengguna jasa;
    e. jika Pemohon pengguna jasa puas dengan hasil akhir
    ,I penyelesaiannya, maka proses penanganan pengaduan
    dinyatakan selesai;
    f. jika Pemohon pengguna jasa belum puas maka proses siklus
    penanganan pengaduan diulang kembali sebagaimana dari
    huruf c hingga huruf e hingga selesai.
     

    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Aroma Khas Petai Indonesia Memikat Singapura

    Surabaya (26/1). Petai atau pete merupakan salah satu sayuran yang popular dan kerap dikonsumsi masyarakat Indonesia. Petai dapat dimakan langsung sebagai lalapan atau diolah dalam campuran berbagai macam masakan tradisional Indonesia.

    27/01/2021

    Empat Desa di Kecamatan Gerokgak Laksanakan Musyawarah Desa Khusus

    Musyawarah Desa Khusus mengenai validasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 di empat desa yaitu Desa Celukan Bawang, Desa Sumberklampok, dan Desa Tinga-Tinga serta Desa Gerokgak dilaksanakan pada hari ini kamis, 21 Januari

    27/01/2021

    Rapat Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak Kantor Camat Gerokgak

    Jumat, 22 Januari 2021. Camat Gerokgak Bapak Made Juartawan, S.STP, MM., memimpin langsung rapat evaluasi dan kesiapan serta kesediaan para tenaga kontrak Kantor Camat Gerokgak tahun 2021

    27/01/2021
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)"

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei