DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Flamboyan No. 1 Mataram


IPP B SKM -

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

Perhatian: Informasi layanan selama masa COVID-19

Periode : 19 March 2020 sampai 25 June 2020

  1. Jam operasional:
    • Jam kerja OPD dan Pelayanan tetap berjalan normal
  2. Mekanisme pemberian pelayanan kepada masyarakat:
    • Pelayanan online dan langsung secara normal
  • Fotocopy NIB
  • Fotocopy IMB
  • Fotocopy Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
  • Fotocopy Lunas PBB Tahun Berjalan

  • Mengajukan Permohonan Izin Usaha/Operasional atau komersial Bidang Pariwisata
  • Memberikan dan menjelaskan formulir data yang dibutuhkan dalam pelayanan perizinan usaha/izin operasional atau komersial Bidang Pariwisata melalui aplikasi OSS
  • Memeriksa formulir data yang telah diisi dan apabila sudah lengkap dan benar, CSO/berbantuan memandu pemohon untuk melakukan entry data kedalam aplikasi OSS
  • Memproses Permohonan Izin Usaha/Izin opersional atau komersial Bidang Pariwisata
  • Menvalidasi apabila ada permasalahan dalam proses perizinan OSS
  • Menyelesaikan permasalahan dalam proses perizinan melalui OSS
5 Hari kerja

Lima Hari Kerja

Bebas Retribusi

Penanganan pengaduan:

  1. Pemohon menerima lembar saran dan penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat mengambil izin yang telah selesai.
  2. Pemohon mengisi lembar tersebut dan mengembalikannya kepada petugas Loket Pengambilan Izin.
  3. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada Loket Pengaduan.
  4. Surat pengaduan yang masuk ke Kasi Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian, akan dikonsultasikan ke Kabid Pengendalian, Pelaporan dan Penanaman Modal, kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan materi dan bidang pengaduan terkait.
  5. Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengendalian, Pelaporan dan Penanaman Modal kemudian dikoordinasikan dengan Kabid terkait (Kabid Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesra/Kabid Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal).
  6. Jawaban pengaduan dari Kabid terkait (Kabid Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesra/Kabid Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal) akan dituangkan dalam bentuk surat jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
  7. Tindak lanjut (jawaban) atas pengaduan hanya berlaku untuk pengaduan terkait administrasi perizinan.
  8. Surat jawaban pengaduan yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan disampaikan kepada pemohon yang mengajukan pengaduan secara langsung atau via telpon.

 

Penyampaian saran dan masukan:

  1. Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia pada meja loket kasir/pengambilan izin kemudiannya memasukkannya ke dalam kotak saran.
  2. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP secara berkala setelah 150 lembar saran dan penilaian pelayanan terkumpul.
  3. Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

 

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga melalui:

  • Kotak saran.
  • SMS / WA : 081239023160
  • Telepon / Faksimil : (0370) 641750
  • Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).
  • Website (dpmptsp.mataramkota.go.id).
  • E_mail (bpmp2t.mataram@gmail.com).
  • Facebook : DPMPTSP Kota Mataram
Berikan Rating

Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)"

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Berita Instansi

Meski Sempat Terhenti Akibat Covid-19, Bupati Askolani Kembali Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi BLK

PANGKALAN BALAI -- Sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH, Resmi membuka Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja pada UPTD BLK Disnakertrans Kabupaten

28/10/2020

Hari Sumpah Pemuda

Selamat Hari Sumpah Pemuda. Bersatu dan Bangkit

28/10/2020

Monev dan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Website Perangkat Daerah dan Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Malang

Monev dan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Website Perangkat Daerah dan Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Malang

28/10/2020
Berita lainnya

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)"

Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei