Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah


IPP - SKM -

Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (Spm)

  • SuratPerintahMembayar(SPM) UP/GU/TU/LS danLSBelanja TidakLangsungyangditerbitkan oleh SKPD melalui aplikasi SIMDA KEU Surat
  • PerintahMembayar(SPM)LSuntukBelanjaTidak Langsung(BTL)yangditerbitkanolehPPKDmelalui aplikasi SIMDA KEU
  • Permohonanpencairandari SKPD
  • Surat PertanggungjawabanPengguna Anggaran
  • Dokumen-dokumenberkas pencairan
  • SKPD mengajukan Surat Perintah Membayar(SPM)yang diterbitkanmelaluiaplikasiSIMDA KEUdilengkapi berkas pencairananggaranyangterdiri dari SPMfisik, PermohonanPencairan,Surat PertanggungjawabanPengguna Anggarandan Dokumen-dokumenpencairan yangdisampaikanolehPejabat PenatausahaanKeuangan( PPK- SKPD) /BendaharaPengeluaran SKPD melalui bidang akuntansi
  • Petugas Verifikasi pada bidang akuntansimenerima berkasSPM dankelengkapannya,meliputi :
  • Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkanchecklistkelengkapan dokumen SPM
  • Menelitikelengkapanformal, antaralaintata cara penulisan dan pengisian,penghitungannominal dan penghitungan pajak serta kelengkapan tandatanganpadaberkasSPM dll
  • Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPDpenerbit SPM dan berkas yang telahdiperbaiki dandilengkapi,dikembalikanke bidang akuntansi untukverifikasi untuk dicekulang. Apabilaberkas sdhbenar danlengkapmakakemudian diteruskanke KasubidPerbendaharaan
  • Berkas lengkap dan benar oleh KepalaSubBidangPerbendaharaandiverifikasi :
  • Berkasyang masihterdapatkekeliruanatau tidak dapatditerima, diterbitkansurat penolakanpenerbitanSP2D disertai saran perbaikan
  • Berkas yangsudah diperbaiki, dikembalikan
  • kepadaBUDpalinglambat2harikerjasetelah terbitnya surat penolakan
  • Berkas yang sudahdiverifikasiditeruskankepada Kepala BPKPAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuanpencairan
  • Apabila Kepala BPKPAD menolakmemberikan persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada KepalaSub BidangPerbendaharaan untuk klarifikasi keSKPDyangbersangkutan
  • Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D
Tidak dipungut biaya
  • SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D
  • Kotak pengaduan dan survey kepuasan masyarakat Setiap Semester dalam tahun berjalan

    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (Spm)"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    Menkumham Pimpin Apel Deklarasi Janji Kinerja 2020

    Balitbang Hukum dan HAM menyebutkan ada 267 satker Kemenkumham yang berpotensi menjadi WBK.

    05/07/2020

    SEBANYAK 42 REKOMENDASI BALITBANGKUMHAM TELAH DIMANFAATKAN SELAMA 2019

    Balitbangkumham telah menerbitkan 159 rekomendasi hasil penelitian selama tahun 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 rekomendasi telah dimanfaatkan oleh stakeholder

    05/07/2020

    Ditjen KI meminta Balitbangkumham untuk Mengkaji Persepsi Prosedur Pelayanan KI

    Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Harris mengapresiasi kinerja balitbangkumham terkait aplikasi survey 3a

    05/07/2020
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (Spm)"

    Layanan Terkait