Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah

Jl. Gowe Salawa Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu 88582


IPP - SKM -

Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (Spm)

Terdapat Layanan online, klik disini.

No. SK :

  • SuratPerintahMembayar(SPM) UP/GU/TU/LS danLSBelanja TidakLangsungyangditerbitkan oleh SKPD melalui aplikasi SIMDA KEU Surat
  • PerintahMembayar(SPM)LSuntukBelanjaTidak Langsung(BTL)yangditerbitkanolehPPKDmelalui aplikasi SIMDA KEU
  • Permohonanpencairandari SKPD
  • Surat PertanggungjawabanPengguna Anggaran
  • Dokumen-dokumenberkas pencairan
  • SKPD mengajukan Surat Perintah Membayar(SPM)yang diterbitkanmelaluiaplikasiSIMDA KEUdilengkapi berkas pencairananggaranyangterdiri dari SPMfisik, PermohonanPencairan,Surat PertanggungjawabanPengguna Anggarandan Dokumen-dokumenpencairan yangdisampaikanolehPejabat PenatausahaanKeuangan( PPK- SKPD) /BendaharaPengeluaran SKPD melalui bidang akuntansi
  • Petugas Verifikasi pada bidang akuntansimenerima berkasSPM dankelengkapannya,meliputi :
  • Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkanchecklistkelengkapan dokumen SPM
  • Menelitikelengkapanformal, antaralaintata cara penulisan dan pengisian,penghitungannominal dan penghitungan pajak serta kelengkapan tandatanganpadaberkasSPM dll
  • Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPDpenerbit SPM dan berkas yang telahdiperbaiki dandilengkapi,dikembalikanke bidang akuntansi untukverifikasi untuk dicekulang. Apabilaberkas sdhbenar danlengkapmakakemudian diteruskanke KasubidPerbendaharaan
  • Berkas lengkap dan benar oleh KepalaSubBidangPerbendaharaandiverifikasi :
  • Berkasyang masihterdapatkekeliruanatau tidak dapatditerima, diterbitkansurat penolakanpenerbitanSP2D disertai saran perbaikan
  • Berkas yangsudah diperbaiki, dikembalikan
  • kepadaBUDpalinglambat2harikerjasetelah terbitnya surat penolakan
  • Berkas yang sudahdiverifikasiditeruskankepada Kepala BPKPAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuanpencairan
  • Apabila Kepala BPKPAD menolakmemberikan persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada KepalaSub BidangPerbendaharaan untuk klarifikasi keSKPDyangbersangkutan
  • Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D
Tidak dipungut biaya
  • SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D
  • Kotak pengaduan dan survey kepuasan masyarakat Setiap Semester dalam tahun berjalan

    Berikan Rating

    Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (Spm)"

    Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

    Berita Instansi

    APPRECIATION DAY – PENGGUNA JASA BEA CUKAI NGURAH RAI

    Sebagai apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas tercapainya target dan prestasi kinerja di tahun 2020, Bea Cukai Ngurah Rai gelar acara “Appreciation

    21/11/2021

    " Irjen pimpin tausiyah Jawa Barat "

    Selasa, 03/08 Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ,Razilu pagi tadi memberikan tausiyah kepada seluruh pegawai di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara daring.

    03/08/2021

    KADISDIKPORA BULELENG BUKA SOSIALISASI PENULISAN BLANGKO IJAZAH SMP TAHUN 2020/2021

    KADISDIKPORA BULELENG BUKA SOSIALISASI PENULISAN BLANGKO IJAZAH SMP TAHUN 2020/2021

    03/08/2021
    Berita lainnya

    Isu dan Keluhan

    Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (Spm)"

    Layanan Terkait

    Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei