Standar Pelayanan izin Mendirikan Klinik



  • Fotocopy KTP;
  • Fotocopy TDP;
  • Fotocopy IMB;
  • Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran DasarPerusahaan dan persetujuan / pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM;
  • Fotocopy yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  • Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau Izin Lingkungan untuk Klinik rawap inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Profil Klinik terdiri dari : a. Data lokasi Klinik b. Data Bangunan paling sedikit terdiri dari : - Ruang pendaftaran / ruang tunggu - Ruang konsultasi - Ruang administrasi - Ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi - Ruang tindakan - Ruang/ pojok ASI - Kamar mandi / WC - Ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan - Ruang farmasi (bagi klinik rawat inap) - Ruang laboratorium (bagi klinik rawat inap); dan - Ruang dapur (bagi klinik rawat inap) c. Data Sarana dan prasarana meliputi: - Instalasi sanitasi - Instalasi listrik - Pencegahan dan penanggulangan kebakaran - Ambulans, khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap - Sistem gas medis - Sistem tata udara - Sistem pencahayaan; dan - Prasarana lainnya sesuai kebutuhan d. Data ketenagaan terdiri dari -Tenaga medis - Tenaga kefarmasian - Tenaga keperawatan - Tenaga gizi (bagi klinik rawat inap); dan - Tenaga analis kesehatan (bagi klinik rawat inap);dan - Tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan e. Data peralatan medis; dan;
  • Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
  • Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotocopi KTP apabila pengurusan di wakilkan.
    1. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan. Memberikan Tanda Terima Kepada Pemohon
    2. Menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Memproses dokumen izin dan/atau non izin.
    3. Kepala Dinas Selaku Koordinator Tim Teknis memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan/atau Surat Perintah Tinjauan Lapangan (SPTL) kepada anggota tim Teknis.
    4. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian / survey lapangan. Melaksanakan Tinjauan Lapangan secara visual.
    5. Memproses dan menerbitkan Dokumen izin/atau non izin. Menghitung dan menetapkan Retribusi Daerah. Memproses penolakan, pencabutan dan pembatalan Izin dan/atau non izin.
    6. Penandatanganan sertifikat izin dan/atau non izin. Menandatangani Surat Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Dokumen Izin.
    7. Menyerahkan Dokumen Izin dan/atau non izin yang telah selesai kepada pemohon. Menyerahkan Surat Penolakan, Pencabutan, dan Pembatalan Dokumen Izin
    5 Hari kerja

    5 hari kerja (jika persyaratan benar dan lengkap).

  • izin Mendirikan Klinik
    1. Saran dan Aduan di sampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, telepon, faximlie, dan/atau email yang telah di siapkan DPMP2TSP - SB;
    2. Pengaduan, saran dan masukan di terima oleh Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi pada Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai ( DPMP2TSP - SB)  ;
    3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan; dan
    4. Pengaduan akan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

    Layanan Lain

    Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei