Kementerian Keuangan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 30 B 53126 0281643738
(Bea Cukai Purwokerto) bcpurwokerto.beacukai.go.id


  1. Home
  2. KEMENKEU
  3. DJBC
  4. DJBC
  5. BEA CUKAI PURWOKERTO
  6. Unit Pelayanan Teknis Kementerian
IPP - SKM -

Data tidak tersedia

  1. a. Jika Pengambilan Pita Cukai Di Kantor Pusat : CK-1 dan kode billing b. Jika Pengambilan Pita Cukai Di KPPBC : CK-1, Kode Billing, Tanda Terima Pita Cukai, dan Pita Cukai
  2. a. Surat Keputusan Pemberian NPPBKC dan Blanko NPPBKC; atau b. Surat Penolakan
  3. Berita Acara pemeriksaan fisik bangunan dan pencacahan (stock opname) saldo awal atas barang modal dan peralatan perkantoran
  4. Bukti Penerimaan Jaminan
  5. Dokumen CK-3
  6. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1) Secara Elektronik
  7. Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik
  8. Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik
  9. Penyediaan Pita Cukai (P3C) Minuman Mengandung Etil Alkohol
  10. Persetujuan pemberian rekomendasi pembebasan Etil Alkohol
  11. Persetujuan pemusnahan BKC dalam rangka pengembalian cukai
  12. Surat Izin PDKB
  13. Surat izin penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Berikat
  14. Surat izin penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran khusus orang di Kawasan Berikat
  15. Surat Izin Penyelenggara Kawasan Berikat
  16. Surat Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat
  17. Surat Izin Prinsip Penyelenggara Kawasan Berikat
  18. Surat keputusan pembebasan Bea Masuk atas barang contoh / Surat Penolakan
  19. Surat Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM / Surat Penolakan
  20. surat penerusan berkas pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat kepada Kantor Wilayah
  21. surat penerusan berkas pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal LDP ke KB lain dan/atau ke perusahaan industri di TLDDP ke Kantor Wilayah
  22. surat penerusan berkas pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun ke Kantor Wilayah
  23. surat penerusan berkas pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke TLDDP sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun ke Kantor Wilayah
  24. surat penerusan berkas pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan ke Kantor Wilayah
  25. surat penerusan berkas perpanjangan jangka waktu meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (moulding) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak ke Kantor Wilayah
  26. Surat Persetujuan / Penolakan
  27. surat persetujuan atau penolakan pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat
  28. surat persetujuan atau penolakan meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (moulding) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak
  29. surat persetujuan atau penolakan menerima pekerjaan subkontrak dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean
  30. surat persetujuan atau penolakan pemindahtanganan barang selain hasil produksi dalam rangka saling melengkapi kebutuhan dalam proses produksi atau peningkatan produksi ke Kawasan Berikat lainnya yang memiliki kesamaan nama, manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, dan hasil produksi, sesuai yang tercantum dalam surat izin Kawasan Berikat
  31. surat persetujuan atau penolakan pemusnahan atas barang-barang yang busuk dan/atau yang karena sifat dan bentuknya dapat dimusnahkan
  32. surat persetujuan atau penolakan pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal luar daerah pabean ke luar daerah pabean
  33. surat persetujuan atau penolakan pengeluaran barang contoh/sampel berupa barang setengah jadi dan/atau Hasil Produksi Kawasan Berikat
  34. surat persetujuan atau penolakan pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dengan tujuan diekspor kembali
  35. surat persetujuan atau penolakan pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke Kawasan Berikat lain setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diimpor dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan
  36. surat persetujuan atau penolakan pengeluaran Barang Modal untuk keperluan pebaikan/reparasi dengan tujuan LDP, TLDDP dan/atau KB lain
  37. surat persetujuan atau penolakan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dengan tujuan diekspor kembali
  38. surat persetujuan atau penolakan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke Kawasan Berikat lain setelah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan
  39. surat persetujuan atau penolakan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan
  40. surat persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (moulding) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak
  41. surat persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu perbaikan/reparasi Barang Modal dengan tujuan TLDDP dan/atau KB lain (perpanjangan 1 kali untuk paling lama 3 bulan)
  42. surat persetujuan atau penolakan perusakan atas barang asal luar daerah pabean yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan
  43. surat persetujuan atau penolakan subkontrak berlanjut
  44. surat persetujuan atau penolakan untuk memindahtangankan barang modal asal TLDDP
  45. surat persetujuan atau penolakan untuk memindahtangankan barang modal dan/atau peralatan perkantoran yang telah dilunasi Bea Masuk dan PDRI pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat
  46. Surat persetujuan memasukkan barang jadi asal Luar Daerah Pabean untuk digabungkan dengan hasil produksi utama Kawasan Berikat
  47. Surat persetujuan menerima pekerjaan perbaikan/reparasi barang
  48. Surat persetujuan mengeluarkan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke TPPB
  49. Surat persetujuan pemasukan barang contoh asal Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat
  50. Surat persetujuan pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan berikat
  51. Surat persetujuan pemasukan Barang Modal dari Luar Daerah Pabean
  52. Surat persetujuan pemasukan peralatan perkantoran asal Luar Daerah Pabean
  53. Surat persetujuan pengeluaran bahan baku berupa komponen (spareparts) atau Surat Penolakan
  54. Surat persetujuan perpanjangan Izin Kawasan Berikat
  55. Surat persetujuan perubahan Izin Kawasan Berikat
  56. Surat persetujuan perubahan keputusan izin Kawasan Berikat
  57. Surat Persetujuan Reimpor Hasil Produksi Kawasan Berikat
  58. Surat persetujuan untuk mengeluarkan bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (reject) yang sama sekali tidak diproses ke Gudang Berikat asal barang
  59. Surat persetujuan untuk mengeluarkan barang dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (reject) asal TLDDP yang sama sekali tidak diproses di Kawasan Berikat ke TLDDP
  60. Tanda Terima Pengembalian Jaminan
  1. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik
    2.
  2. Pemberian NPPBKC Importir Hasil Tembakau
    3.
  3. Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
    4.
  4. Pemberian NPPBKC Importir Etil Alkohol
    5.
  5. Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol
    6.
  6. Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
    7.
  7. Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Etil Alkohol
  8. Pemberian NPPBKC Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
    9.
  9. Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol
    10.
  10. Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
    11.
  11. Pemberian NPPBKC Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol
    12.
  12. Pemeriksaan fisik bangunan dan pencacahan (stock opname) saldo awal atas barang modal dan peralatan perkantoran, yang kemudian dituangkan dalam berita acara, dalam rangka pengajuan izin penyelenggara Kawasan Berikat oleh pihak yang telah memperoleh izin p
    13.
  13. Pengajuan Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan
  14. Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai
    15.
  15. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1) Secara Elektronik
  16. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik
    17.
  17. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik
  18. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Minuman Mengandung Etil Alkohol
    19.
  19. Persetujuan pemberian rekomendasi pembebasan Etil Alkohol
    20.
  20. Persetujuan pemusnahan BKC dalam rangka pengembalian cukai
    21.
  21. Penelitian dan meneruskan softcopy berkas permohonan Izin PDKB (Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
    22.
  22. pemberian izin penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Berikat
  23. pemberian izin penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran khusus orang di Kawasan Berikat
  24. Penelitian dan meneruskan softcopy berkas permohonan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat
  25. Penelitian dan meneruskan softcopy berkas permohonan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat
  26. Penelitian dan meneruskan softcopy berkas permohonan Izin Prinsip Penyelenggara Kawasan Berikat
    27.
  27. Penelitian dan penerusan berkas permohonan pembebasan Bea Masuk untuk barang contoh
  28. Persetujuan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM)
    29.
  29. Penelitian dan meneruskan berkas permohonan persetujuan pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat
  30. Penelitian dan meneruskan berkas permohonan persetujuan pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal LDP ke KB lain dan/atau ke perusahaan industri di TLDDP
  31. Penelitian dan penerusan berkas permohonan persetujuan pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan u
    32.
  32. Penelitian dan penerusan berkas permohonan persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke TLDDP sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan
  33. Penelitian dan penerusan berkas permohonan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untu
    34.
  34. Penelitian dan penerusan berkas permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (moulding) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak
  35. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Kepala Kantor Secara Elektronik
    36.
  36. Pemberian persetujuan pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat
    37.
  37. Pemberian persetujuan meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (moulding) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak
  38. Pemberian persetujuan menerima pekerjaan subkontrak dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean
  39. Pemberian persetujuan pemindahtanganan barang selain hasil produksi dalam rangka saling melengkapi kebutuhan dalam proses produksi atau peningkatan produksi ke Kawasan Berikat lainnya yang memiliki kesamaan nama, manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, d
    40.
  40. Pemberian persetujuan pemusnahan atas barang-barang yang busuk dan/atau yang karena sifat dan bentuknya dapat dimusnahkan
  41. Pemberian persetujuan pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal luar daerah pabean ke luar daerah pabean
    42.
  42. Pemberian persetujuan pengeluaran barang contoh/sampel berupa barang setengah jadi dan/atau Hasil Produksi Kawasan Berikat
  43. Pemberian persetujuan pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dengan tujuan diekspor kembali
  44. Pemberian persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke Kawasan Berikat lain setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diimpor dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan
    45.
  45. Pemberian persetujuan pengeluaran Barang Modal untuk keperluan pebaikan/reparasi dengan tujuan LDP, TLDDP dan/atau KB lain
  46. Pemberian persetujuan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dengan tujuan diekspor kembali
  47. Pemberian persetujuan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke Kawasan Berikat lain setelah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan
  48. Penelitian dan penerusan berkas permohonan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untu
    49.
  49. Pemberian persetujuan perpanjangan jangka waktu meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (moulding) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontra
    50.
  50. Pemberian persetujuan perpanjangan jangka waktu perbaikan/reparasi Barang Modal dengan tujuan TLDDP dan/atau KB lain (perpanjangan 1 kali untuk paling lama 3 bulan)
  51. Pemberian persetujuan perusakan atas barang asal luar daerah pabean yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan
  52. Pemberian persetujuan subkontrak berlanjut
  53. Pemberian persetujuan untuk memindahtangankan barang modal asal TLDDP
  54. Pemberian persetujuan untuk memindahtangankan barang modal dan/atau peralatan perkantoran yang telah dilunasi Bea Masuk dan PDRI pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat
  55. Pemberian persetujuan memasukkan barang jadi asal Luar Daerah Pabean untuk digabungkan dengan hasil produksi utama Kawasan Berikat
  56. Pemberian persetujuan menerima pekerjaan perbaikan/reparasi barang
  57. Pemberian persetujuan mengeluarkan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke TPPB
  58. Pemberian persetujuan pemasukan barang contoh asal Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat
  59. Pemberian persetujuan pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan berikat
  60. Pemberian persetujuan pemasukan Barang Modal dari Luar Daerah Pabean
  61. Pemberian persetujuan pemasukan peralatan perkantoran asal Luar Daerah Pabean
  62. Pemberian persetujuan pengeluaran bahan baku berupa komponen (spareparts) sebagai bentuk pelayanan purna jual
  63. Penelitian dan meneruskan softcopy berkas permohonan perpanjangan Izin Kawasan Berikat
  64. Penelitian dan meneruskan softcopy berkas permohonan perubahan Izin Kawasan Berikat
  65. Pemberian persetujuan perubahan keputusan izin Kawasan Berikat apabila terdapat perubahan alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat penanggung jawab, dan/atau tata letak (layout) bangunan di dalam kawasan berikat
  66. Pemberian persetujuan reimpor Hasil Produksi Kawasan Berikat
  67. Pemberian persetujuan untuk mengeluarkan bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (reject) yang sama sekali tidak diproses ke Gudang Berikat asal barang
  68. Pemberian persetujuan untuk mengeluarkan barang dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (reject) asal TLDDP yang sama sekali tidak diproses di Kawasan Berikat ke TLDDP
  69. Penarikan / Pengembalian Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

Hasil Pencarian

Menemukan 0 hasil pencarian dengan .
Tidak menemukan yang anda cari? Kontak Kami
Berita Instansi

Bupati Askolani Bantu 404 Pedagang di Empat Pasar Kecamatan Talang Kelapa

Pangkalan Balai - Sebanyak 404 pedagang yang berjualan di empat pasar dalam Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mendapatkan bantuan dana senilai Rp 1 juta dari Bupati Banyuasin H Askolani SH MH. Sehingga total dana yang dikucurkan untuk pasar di T

17/01/2021

Jika Diperlukan Warga, Semua Mobil Dinas Adalah Ambulance Gratis

“Saya nyatakan setiap kendaraan dinas di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah ambulance bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Gusnan.

16/01/2021

PENDISPINAN MASYARAKAT IKUTI PROKES DI CEMPAGA

Pendisiplan Masyarakat Ikuti Prokes

14/01/2021
Berita lainnya

Penyelenggara

Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei