Kementerian Keuangan

KPKNL Jember

Jalan Slamet Riyadi Nomot 344A 68117 0331428758


  1. Home
  2. KEMENKEU
  3. DJKN
  4. KPKNL Jember
  5. KPKNL Jember
  6. Unit Pelayanan Teknis Kementerian
IPP - SKM -

Data tidak tersedia

  1. Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan
    2.
  2. Pemberian Kutipan Risalah Lelang Dan Dokumen Kepemilikan Barang
    3.
  3. Pelaksanaan Lelang
    4.
  4. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN))
    5.
  5. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Pengadilan)
    6.
  6. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai serta Pajak Pemerintah Daerah)
  7. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Harta Pailit)
    8.
  8. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
  9. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP))
    10.
  10. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
    11.
  11. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer)
    12.
  12. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Barang Rampasan)
    13.
  13. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia)
    14.
  14. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang Yang Dikuasai Negara eks Kepabeanan dan Cukai )
    15.
  15. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Barang Temuan)
    16.
  16. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Barang Bukti Yang Dikembalikan Tetapi Tidak Diambil Pemiliknya)
    17.
  17. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Gadai)
    18.
  18. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Eksekusi Barang Rampasan yang berasal dari Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
    19.
  19. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah)
    20.
  20. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Non Persero)
    21.
  21. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS))
    22.
  22. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan Kepabeanan dan Cukai (bukan penghapusan inventaris Bea dan Cukai))
    23.
  23. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Barang Gratifikasi)
    24.
  24. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Barang Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi))
    25.
  25. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum)
    26.
  26. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL))
    27.
  27. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Aset Inventaris Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL))
    28.
  28. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA))
    29.
  29. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Asset Settlement Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU))
    30.
  30. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Aset Inventaris Eks. BPPN)
    31.
  31. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Eks BPPN)
    32.
  32. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Balai Harta Peninggalan (BHP), atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir)
    33.
  33. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT))
    34.
  34. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Aset Bank Indonesia)
    35.
  35. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Berupa Barang Bergerak Sisa Proyek (atas permohonan Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/ Pimpinan BUMN/BUMD Nonpersero)
    36.
  36. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama)
    37.
  37. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Sukarela Barang Milik Perorangan atau Badan Usaha Swasta)
    38.
  38. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero)
    39.
  39. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Sukarela aset milik Bank Dalam Likuidasi (atas permintaan Tim Likuidasi))
    40.
  40. Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Noneksekusi Sukarela barang milik perwakilan negara asing)
    41.
  41. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

Hasil Pencarian

Menemukan 0 hasil pencarian dengan .
Tidak menemukan yang anda cari? Kontak Kami
Berita Instansi

Bupati Askolani Bantu 404 Pedagang di Empat Pasar Kecamatan Talang Kelapa

Pangkalan Balai - Sebanyak 404 pedagang yang berjualan di empat pasar dalam Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mendapatkan bantuan dana senilai Rp 1 juta dari Bupati Banyuasin H Askolani SH MH. Sehingga total dana yang dikucurkan untuk pasar di T

17/01/2021

Jika Diperlukan Warga, Semua Mobil Dinas Adalah Ambulance Gratis

“Saya nyatakan setiap kendaraan dinas di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah ambulance bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Gusnan.

16/01/2021

PENDISPINAN MASYARAKAT IKUTI PROKES DI CEMPAGA

Pendisiplan Masyarakat Ikuti Prokes

14/01/2021
Berita lainnya

Penyelenggara

TRI UTOMO

Kustodian
Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei